Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Publika

Elektrifikasi Total

RABU, 25 MARET 2026 | 03:37 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

BAYANGKAN sebuah negeri tropis yang disinari matahari sepanjang tahun, tapi tetap antre membeli bensin seperti warga kutub yang rebutan sinar UV. Itulah kita. Negeri dengan limpahan cahaya, tapi gelap dalam strategi energi.

Maka ketika Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba bertitah, “Semua kendaraan kita harus listrik, dan listriknya dari matahari,” saya merasa ini bukan sekadar kebijakan. Ini semacam momen pencerahan. Secara harfiah.

Konteksnya tidak main-main. Dunia sedang seperti kompor kos mahasiswa. Apinya kecil, tapi gasnya bocor ke mana-mana. Perang di Timur Tengah membuat harga minyak melambung di atas 100 dolar per barel. Kita mungkin bangga termasuk negara yang kapal tanker minyak yang kita beli dibolehkan lewat Selat Hormuz, tapi karena minyaknya kita impor, maka kita tetap kena hantam rudal harga minyak juga.


Sejauh ini, belum ada tanda perang akan usai, sehingga harga minyak akan terus mencekik anggaran. Sementara APBN kita masih bermimpi di angka 80 dolar. Selisihnya itu bukan sekadar angka. Itu bisa menjelma jadi harga cabai yang tiba-tiba seperti emas Antam, ongkos transportasi yang naik seperti harga saham gorengan, dan rakyat yang mendadak belajar filosofi stoikisme. Kita mesti menerima kenyataan tanpa banyak harapan.

Di titik ini, logika Presiden sebenarnya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk negara yang sering rumit sendiri. Bahwa, selama kita masih pakai mesin berbahan bakar minyak, kita tetap menjadi pelanggan tetap pasar global yang penuh drama. Kita ini seperti pelanggan setia yang tiap bulan kena tarif naik, tapi tetap bilang, “ya sudah, memang nasib.”

Padahal, masalahnya bukan nasib. Masalahnya adalah desain sistem. Prabowo menyebut akar persoalan (root of the problem) dengan cukup telanjang. Masalah utama kita, ketergantungan impor energi. Dan solusi yang ia tawarkan bukan tambal sulam, tapi operasi besar-besaran, yaitu elektrifikasi total kendaraan, mulai dari mobil, motor, bahkan hingga alat berat, yang ditopang oleh energi matahari.

Solusi itu sekilas terdengar seperti mimpi anak IPA yang terlalu lama melihat panel surya di buku LKS. Tapi ketika dihitung, tiba-tiba mimpi itu berubah menjadi spreadsheet yang masuk akal.

Simulasi pemerintah menunjukkan, solusi itu berdampak penghematan luar biasa. Bahkan testimoni di lapangan sudah bicara. Sopir taksi online bisa menurunkan biaya operasional hingga 65 persen, dari Rp300 ribu sehari jadi sekitar Rp100 ribu. Itu bukan efisiensi. Itu revolusi kecil di dompet.

Bandingkan dengan mobil bensin di tengah macet Jakarta. Mesinnya menyala, bensin terbakar, tapi mobil tidak ke mana-mana. Secara filosofis, itu seperti hidup tanpa arah tapi tetap boros energi. EV mengubah logika itu. Energi dipakai lebih efisien, bahkan saat berhenti.

Namun, seperti biasa, di negeri ini masalah bukan pada ide, tapi pada eksekusi yang sering seperti sinetron yang panjang, berliku, dan penuh karakter tambahan yang tidak perlu.

Kalau serius ingin beralih ke listrik berbasis matahari, maka negara harus melakukan sesuatu yang radikal tapi masuk akal. Negara mesti membuat panel surya dan baterai semurah mungkin, bahkan jika perlu disubsidi. Karena hari ini, harga panel surya bagi sebagian rakyat masih terasa seperti harga tiket konser Coldplay. Semua ingin, tapi tidak semua mampu.

Padahal matahari tidak pernah kirim invoice. Ia bersinar gratis, tanpa utang luar negeri, tanpa embargo, tanpa geopolitik. Satu-satunya yang mahal justru cara kita menangkapnya.

Di sinilah letak ironi besar itu. Kita rela mengimpor minyak mahal dari ribuan kilometer, tapi ragu berinvestasi pada energi yang jatuh gratis dari langit sendiri sebagai rahmat karunia Allah Swt. Seolah-olah kita lebih percaya sumur orang lain daripada cahaya Tuhan di atas kepala. Kita selama ini lupa untuk sekadar bersyukur.

Jika strategi yang ditegaskan Prabowo ini tak berhenti hanya sebagai “omon-omon”, dan betul-betul terwujud, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga geopolitik. Indonesia tidak lagi terlalu panik setiap kali Selat Hormuz memanas. Kita tidak lagi deg-degan tiap harga minyak naik. Kita tidak lagi jadi penonton dalam drama energi global, tapi mulai menulis naskah sendiri.

Dan yang paling menarik, Presiden bahkan dengan santai berkata, “Mereka yang mau pakai Ferrari atau Lamborghini, silakan saja pakai bensin, bayar dengan harga dunia.” Kalimat ini terdengar seperti satire kebijakan, bahwa subsidi bukan lagi untuk konsumsi boros, tapi untuk transisi cerdas.

Karena itu, kita sampai pada satu kesadaran yang agak menampar bahwa, mungkin selama ini kita bukan kekurangan energi, tapi kekurangan keberanian untuk berubah. Karena sesungguhnya, krisis energi itu bukan soal minyak yang habis. Tapi soal akal yang terlalu lama parkir di masa lalu.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya