Berita

Ilustrasi

Nusantara

Benang Kusut Pengelolaan Keuangan, Kepala BKAD Purwakarta Diminta Mundur

SENIN, 23 MARET 2026 | 21:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tekanan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, semakin memuncak. 

Sejumlah aktivis kini secara terbuka menyuarakan tuntutan keras, jika tidak mampu menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran yang terus berulang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diminta untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Rizky Widya Tama. Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji, SILTAP perangkat desa, SPPD, hingga anggaran kegiatan bukan lagi sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan cerminan kegagalan dalam kepemimpinan dan manajemen keuangan daerah.


“Kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Jangan biarkan sistem terus bermasalah dan pegawai yang jadi korban,” kata Rizky dikutip RMOLJabar, Senin 23 Maret 2026.

Sorotan tajam saat ini diarahkan langsung kepada Kepala BKAD Purwakarta yang dinilai belum berhasil memastikan kelancaran pencairan berbagai kewajiban pemerintah daerah.

Rizky menilai, keterlambatan yang terjadi bukanlah insiden sesaat, melainkan sudah menjadi pola yang berulang. Hal ini menandakan adanya persoalan serius dalam manajemen kas dan perencanaan keuangan daerah. 

Kata dia, dampaknya pun sangat nyata, tidak hanya dirasakan oleh para pegawai dan perangkat desa, tetapi juga menghambat jalannya program pemerintahan di lapangan.

“Ini sudah jadi pola, bukan kejadian sesaat. Kalau terus terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Kondisi ini tentu sangat berdampak bagi pihak-pihak yang menunggu pencairan dana. Para pegawai dan perangkat desa mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji atau tunjangan yang tidak tepat waktu.

Lebih jauh lagi, keterlambatan anggaran kegiatan seringkali memaksa pihak pelaksana untuk "menalangi" atau mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu demi kelancaran tugas. Tentu saja hal ini menjadi beban tambahan yang tidak seharusnya terjadi.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Rizky mendesak Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein untuk segera mengambil langkah tegas. 

Ia meminta kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BKAD dan mengambil keputusan yang berani demi kepentingan bersama.

Ia menegaskan, pembiaran terhadap kondisi ini hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kalau tidak ada perbaikan, publik akan melihat ini sebagai bentuk pembiaran. Dan itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya