Berita

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Golkar: Pembatasan Open House Bentuk Empati untuk Korban Bencana

SABTU, 21 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Imbauan pemerintah untuk mengurangi perayaan open house dinilai Partai Golkar sebagai langkah bijak yang mencerminkan solidaritas nasional di tengah kondisi pascabencana di Aceh dan Sumatera. 

Kebijakan ini dianggap penting untuk menjaga empati terhadap masyarakat yang masih berada di pengungsian dan pusat rehabilitasi.

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan imbauan tersebut layak diapresiasi karena mengingatkan pejabat untuk lebih peka terhadap situasi korban bencana.


“Masih banyaknya saudara-saudara kita yang masih berada di dalam wilayah bencana di dalam shelter-shelter penampungan, pusat rehabilitasi dan perasaan mereka yang dijaga dengan baik itu menjadi sebuah pengorbanan bersama bagi seluruh anak bangsa secara nasional, dan tentunya ini menimbulkan solidaritas,” katanya di Slipi, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.

Ia menilai, pembatasan perayaan menjadi bentuk kepedulian bersama agar masyarakat terdampak merasa diperhatikan.

Solidaritas tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di wilayah terdampak.

“Ketika mereka yang di wilayah bencana diberikan solidaritas, maka perasaan-perasaan mereka yang kita jaga itu akan menjadi doa sendiri bagi bangsa dan negara itu cepat keluar dari segala permasalahan.” pungkas Misbakhun.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya