Berita

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Golkar: Pembatasan Open House Bentuk Empati untuk Korban Bencana

SABTU, 21 MARET 2026 | 09:13 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Imbauan pemerintah untuk mengurangi perayaan open house dinilai Partai Golkar sebagai langkah bijak yang mencerminkan solidaritas nasional di tengah kondisi pascabencana di Aceh dan Sumatera. 

Kebijakan ini dianggap penting untuk menjaga empati terhadap masyarakat yang masih berada di pengungsian dan pusat rehabilitasi.

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan imbauan tersebut layak diapresiasi karena mengingatkan pejabat untuk lebih peka terhadap situasi korban bencana.


“Masih banyaknya saudara-saudara kita yang masih berada di dalam wilayah bencana di dalam shelter-shelter penampungan, pusat rehabilitasi dan perasaan mereka yang dijaga dengan baik itu menjadi sebuah pengorbanan bersama bagi seluruh anak bangsa secara nasional, dan tentunya ini menimbulkan solidaritas,” katanya di Slipi, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.

Ia menilai, pembatasan perayaan menjadi bentuk kepedulian bersama agar masyarakat terdampak merasa diperhatikan.

Solidaritas tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di wilayah terdampak.

“Ketika mereka yang di wilayah bencana diberikan solidaritas, maka perasaan-perasaan mereka yang kita jaga itu akan menjadi doa sendiri bagi bangsa dan negara itu cepat keluar dari segala permasalahan.” pungkas Misbakhun.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya