Berita

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Puspen TNI)

Hukum

Panglima TNI Harus Janji Tak Halangi Penyidikan Kasus Teror Air Keras

KAMIS, 19 MARET 2026 | 13:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Anggota TAUD, sekaligus Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menegaskan bahwa Jenderal Agus Subiyanto memberikan komitmen terbuka kepada publik terkait penegakan hukum. Terlebih, ada empat prajurit TNI diduga terlibat dalam dalam kasus air keras. 

“Panglima TNI untuk menyampaikan kepada publik bahwa TNI tidak akan menghalangi upaya penyidikan dan memastikan siapa saja anggota atau pun yang memerintahkan dapat diproses hukum secara adil dan transparan,” ujar Fadhil dalam keterangannya, dikutip Kamis, 19 Maret 2026.


Selain itu, Fadil juga mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat proses penyidikan dengan memerintahkan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait.

“Memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Kepala BAIS, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tindakan para pelaku guna memastikan siapa saja yang turut serta dan mengungkap aktor intelektual terhadap penyerangan Andrie Yunus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa ada empat orang prajurit TNI yang telah ditangkap. Keempat orang itu merupakan terduga tersangka teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

"Tadi pagi saya telah menerima dari Danden Mabes TNI, empat orang yang diduga tersangka melakukan penganiayaan terhadap saudara Andrie Yunus," kata Yusri dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 18 Maret 2026.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya