Sekretariat Wapres Komitmen Berdayakan Ekonomi Perempuan dan UMKM

Kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat terwujud bila semua pihak berkontribusi.

Pesan itu disampaikan, Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Maret 2026.

“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa pada Rabu malam, 18 Maret 2026.

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Tina menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM, agar pemberdayaan ekonomi perempuan bisa berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujar Tina.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha untuk pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi juga menilai masih terdapat pekerjaan rumah untuk memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” pungkasnya.