Berita

Dua unit HP Oppo yang berhasil dilelang KPK. (Foto: Instagram Lelangkpkofficial)

Hukum

HP Oppo Limit Rp73 Ribu Laku Rp59 Juta, tapi Pemenang Lelang KPK Belum Bayar

SENIN, 16 MARET 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lelang barang rampasan hasil korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memunculkan kejanggalan. Dua unit handphone Oppo dengan harga limit hanya Rp73 ribu justru terjual hingga Rp59,723 juta, namun hingga kini pemenang lelang belum juga melunasi pembayarannya.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengatakan, bahwa lonjakan harga yang sangat tinggi tersebut memang menjadi anomali dalam proses lelang barang rampasan korupsi.

"Yang bikin orang tertarik untuk membeli HP Oppo tersebut adalah tentu saja karena harganya. Karena cukup murah untuk ukuran dua buah HP," kata Mungki kepada wartawan, Senin, 16 Maret 2026.


Namun demikian, Mungki mengakui harga pemenang lelang yang melonjak puluhan juta rupiah dari harga limit yang hanya puluhan ribu rupiah menjadi kejanggalan tersendiri dalam proses lelang tersebut.

"Memang ada anomali terkait dengan tingginya nilai pemenang lelang," terang Mungki.

KPK juga belum dapat memastikan apakah pemenang lelang tersebut benar-benar serius menuntaskan pembayarannya. Pasalnya, hingga saat ini kewajiban pelunasan biaya lelang belum dipenuhi.

"Terkait pemenang lelang dua hp dengan nilai Rp59 juta, yang bersangkutan belum melunasinya," ungkap Mungki.

KPK memberikan batas waktu pelunasan lima hari kerja sejak penetapan pemenang lelang, yakni hingga Selasa, 18 Maret 2026. Namun karena adanya hari libur nasional, tenggat pembayaran diperpanjang hingga Rabu, 25 Maret 2026.

"Kami masih menunggu sampai dengan batas terakhir pelunasan biaya lelang. Kami tetap berharap pemenang lelang komitmen untuk melunasi biaya lelangnya," tutur Mungki.

Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu tersebut pemenang lelang tidak melunasi pembayaran, maka yang bersangkutan akan dinyatakan wanprestasi dan jaminan lelang yang telah disetor akan hangus serta masuk ke kas negara.

"Karena kalau tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi, akibatnya uang jaminan yang sudah disetorkan menjadi hangus dan akan disetorkan ke kas negara. Kemudian kami akan melelang barang tersebut pada kesempatan lelang berikutnya," pungkas Mungki.

Dalam kesempatan yang berbeda, Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, bahwa dalam lelang periode Maret 2026, sebanyak 15 dari total 26 lot barang rampasan berhasil terjual.

"Adapun, total nilai barang laku lelang pada periode Maret 2026 mencapai Rp10,9 miliar, yang nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari upaya optimalisasi asset recovery," kata Budi.

Menurut Budi, minat masyarakat terhadap lelang barang rampasan korupsi cukup tinggi. Sebanyak 350 peserta tercatat ikut mengajukan penawaran dalam lelang tersebut.

Sepanjang 2025 kata Budi, KPK dalam empat kali pelaksanaan lelang, berhasil melakukan penjualan barang rampasan senilai Rp109,8 miliar, yang merupakan capaian terbesar dalam lima tahun terakhir.

"Nilai tersebut menyumbang dari total asset recovery KPK tahun 2025 yang mencapai Rp 1,53 triliun, yang berasal dari mekanisme lelang, hibah, Penetapan Status Penggunaan (PSP), pembayaran denda, dan uang pengganti," pungkas Budi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya