Berita

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

RABU, 11 MARET 2026 | 12:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah menyiapkan berbagai skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebagai langkah antisipasi jika konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas. 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, 10 Maret 2026. 

Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. 


Berbagai skenario pun tengah disiapkan agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat jika situasi berubah.

“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan aman. 

“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.

Dahnil menambahkan, sejumlah opsi juga telah disiapkan pemerintah, mulai dari pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jika kondisi di lapangan dinilai berisiko bagi keselamatan jemaah. 

“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” kata dia.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya