Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Zulhas Prediksi 15 Tahun Lagi Terjadi Perang Pangan

JUMAT, 06 MARET 2026 | 22:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketahanan pangan nasional menjadi perhatian serius pemerintah di tengah ancaman krisis global di masa depan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas memprediksi, konflik global di masa depan bisa terjadi karena perebutan sumber pangan.

Zulhas mengatakan, berbagai negara mulai memperhitungkan ancaman krisis pangan global.


"Diperkirakan 15 tahun yang akan datang, orang bisa perang untuk memperebutkan sumber-sumber makan," kata Zulhas dalam acara buka puasa bersama di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat malam, 6 Maret 2026.

Karena itu, pemerintah berupaya menyiapkan langkah antisipasi sejak dini melalui penguatan ketahanan pangan nasional.

"Nah kita jauh hari akan mempersiapkan," terang Zulhas.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah lama memiliki visi terkait pentingnya kemandirian pangan nasional.

"Saya bersyukur alhamdulillah Pak Prabowo punya visi, punya pandangan jauh, karena sudah memprediksi apa-apa yang akan terjadi dan kebetulan memang prediksi beliau itu tepat," jelas Zulhas.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan Indonesia adalah memastikan kemandirian pangan.

"Oleh karena itu yang pertama itu kita harus swasembada, kita harus mandiri, bisa saja kita punya uang tapi gak usah beli, dan kita pernah punya pengalaman pada waktu Covid-19," kata Zulhas.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah mencapai swasembada beras dan jagung pada tahun lalu. Selain itu diharapkan tahun ini bisa swasembada protein melalui penguatan sektor perikanan dan peternakan.

"Tahun ini kita harus mampu swasembada protein. Protein itu ada ikan, ada ayam, ada telur, dan lain-lain, kita akan bangun itu, kita akan bangun seribu kampung nelayan," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya