Prabowo Tegaskan BoP Bukan Harga Mati, Bisa Keluar Kapan Saja

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) tidak bersifat permanen dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh pemerintah.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah, penegasan itu disampaikan Presiden dalam pertemuan buka puasa bersama sejumlah ulama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis mala,, 5 Maret 2026.

“Jadi keberadaan Indonesia di BoP itu bukan harga mati. Artinya Presiden menyampaikan sewaktu-waktu pun bisa keluar kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” ujar Gus Miftah kepada awak media usai pertemuan. 

Dalam kesempatan itu, Presiden juga disebut menepis berbagai isu yang berkembang terkait kewajiban Indonesia harus membayar kontribusi keanggotaan BoP hingga 1 miliar dolar AS.

“Seperti isu-isu kita membayar 1 miliar dolar, dibantah langsung oleh Presiden. Sampai hari ini tidak ada pembayaran satu rupiah pun. Tidak ada,” tegasnya.

Menurut Gus Miftah, skema kontribusi dalam BoP tidak selalu berupa dana. Setiap negara dapat memberikan dukungan sesuai kapasitas masing-masing, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun dukungan lainnya.

“Yang di BoP itu ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang pasukan, ada yang menyumbang rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Presiden menekankan bahwa ini bukan harga mati. Artinya kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka Indonesia siap keluar dari BoP itu sendiri,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk keluar dari BoP, Gus Miftah menilai hal tersebut belum perlu dipertimbangkan karena prosesnya masih berada pada tahap awal.

"Belum lah, kan ini juga baru mulai," pungkasnya.