Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melalui perusahaan penyedia jasa yang memperoleh proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, satu tahun setelah Fadia dilantik menjadi Bupati Pekalongan, suaminya sekaligus anggota DPR, Mukhtaruddin Ashraff Abu bersama-sama Muhammad Sabiq Ashraff selaku anggota DPRD Pekalongan yang juga anak Bupati mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).
"Perusahaan tersebut bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Pekalongan," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 4 Maret 2026.
Adapun struktur organisasi perusahaan tersebut, Ashraff menjadi Komisaris PT RNB. Sementara Sabiq merupakan Direktur periode 2022-2024. Kemudian, pada 2024, Fadia mengganti posisi Direktur PT RNB dari semula Sabiq menjadi Rul Bayatun yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Bupati.
"Sementara FAR (Fadia Arafiq) yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO) dari PT RNB tersebut," kata Asep.
Adapun sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan.
Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang 2023-2026, PT RNB mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa
outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan.
Pada periode tersebut, Fadia melalui anaknya dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.
"Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan 'Perusahaan Ibu'. Sehingga hal itu juga berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," kata Asep.
Adapun, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.
"Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa," tegas Asep.
Sepanjang 2025, PT RNB mendominasi proyek PBJ di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa
outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan.
Sepanjang 2023-2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.
Kemudian dari uang tersebut, yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai
outsourcing hanya sebesar Rp22 miliar. Sisa di antaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai Rp19 miliar atau sekitar 40 persen dari total transaksi.
Di mana rinciannya, Fadia menerima Rp5,5 miliar, Ashraff atau suami bupati terima Rp1,1 miliar, Rul sebesar Rp2,3 miliar, Sabiq atau anak Bupati sebesar Rp4,6 miliar, Mehnaz Na selaku anak Bupati sebesar Rp2,5 miliar, serta penarikan tunai sebesar Rp3 miliar.
"Di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR (Fadia). Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Grup bernama 'Belanja RSUD' bersama para stafnya," kata Asep.
Setiap pengambilan uang untuk bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui WA Grup tersebut.
Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus dalam penerimaan lainnya.
Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT), KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan TA 2023-2026.
Fadia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 Ayat 1 UU 1/2023 tentang KUHP.
