Dampak Konflik Global, DPR Minta Maskapai Utamakan Keselamatan dan Hak Penumpang

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta maskapai penerbangan dan pengelola bandara mengutamakan keselamatan serta pelayanan maksimal bagi penumpang di tengah gejolak geopolitik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran.

Ketegangan di kawasan tersebut berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara internasional, sehingga memicu pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai wilayah. Kondisi itu menyebabkan penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan, termasuk potensi gangguan terhadap konektivitas Indonesia.

“Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan. Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” ujar Evita, Rabu, 4 Maret 2026.

Menurutnya, dalam situasi seperti ini keselamatan harus menjadi prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan wajib didasarkan pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.

“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal,” tegasnya.

Politikus Fraksi PDIP itu juga mendorong pemerintah mengaktifkan koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga—mulai dari regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, hingga instansi terkait—agar respons penanganan berjalan cepat dan terintegrasi.

“Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, penambahan ruang tunggu, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

“Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini,” katanya.

Evita menambahkan, perlindungan bagi WNI yang terdampak di luar negeri juga harus diperkuat melalui koordinasi dan penyediaan informasi jalur alternatif perjalanan.

Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara tetap terjaga.

“Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.