Berita

Ketua Deplu dan Kerjasama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah (tengah). (Foto: RMOL)

Politik

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

MINGGU, 01 MARET 2026 | 18:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menyampaikan duka mendalam atas terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan militer di Teheran. 

Berdasarkan berbagai laporan internasional, serangan ini dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Peristiwa ini bukan hanya tragedi bagi Iran, tetapi juga pukulan serius bagi hukum internasional dan tatanan global yang selama ini dijunjung bersama.

"DPP PKB mengutuk keras tindakan pembunuhan politik melalui operasi militer terhadap pemimpin negara berdaulat," kata Ketua Deplu dan Kerjasama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah, di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Maret 2026.


Serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional, tidak dapat diterima dalam norma kemanusiaan, dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas dunia.

Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka dunia sedang bergerak menuju sistem internasional yang diatur oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum. Hari ini Iran menjadi target. 

"Besok, negara mana pun dapat mengalami hal yang sama. Ketika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun," jelas Luluk.

DPP PKB menilai bahwa ketiadaan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan sebelumnya, khususnya terhadap Israel dalam tragedi kemanusiaan di Palestina, telah membuka ruang keberanian baru bagi eskalasi kekerasan. 

"Ketika standar ganda dipelihara, agresi akan terus berulang. Ketika keadilan tidak ditegakkan secara konsisten, konflik akan semakin meluas," sambungnya.

DPP PKB menegaskan bahwa kemanusiaan tidak boleh kalah oleh kepentingan geopolitik, tidak boleh tunduk pada dominasi kekuatan militer, dan tidak boleh dikorbankan demi agenda kekuasaan global. Dunia membutuhkan keadilan yang universal, bukan hukum yang hanya berlaku bagi yang lemah.

Oleh karena itu, DPP PKB menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk melakukan penyelidikan independen dan transparan atas serangan ini.
Lalu menjatuhkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran hukum internasional tanpa standar ganda, termasuk kepada Israel dan pihak yang mendukungnya (Amerika)

Mendorong de-eskalasi konflik dan membuka jalur diplomasi, serta melindungi rakyat sipil dari dampak konflik yang semakin luas di kawasan Timur Tengah.

"Ketidakadilan global hari ini adalah ancaman bagi perdamaian dunia esok. Jika dunia terus diam, maka yang akan tumbuh bukan stabilitas, tetapi spiral konflik tanpa akhir," ungkap Luluk.

"Kami menyampaikan solidaritas kepada rakyat Iran. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan, dan semoga dunia internasional memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan dan perdamaian sejati," pungkasnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya