Berita

Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump dalam peluncuran Dewan Perdamaian di Davos Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

MUI Minta RI Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

MINGGU, 01 MARET 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sikap resmi menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait serangan militer terhadap Iran yang disebut sebagai serangan besar-besaran dan berkelanjutan bersama Israel untuk menghancurkan rudal dan angkatan laut Iran.

Dalam pernyataan resminya yang ditandatangani Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, akibat serangan Israel-Amerika.

“MUI mengutuk serangan Israel yang didukung oleh Amerika karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Pembukaan UUD 1945 yaitu ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’,” bunyi pernyataan sikap MUI, Minggu, 1 Maret 2026.


Untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, MUI mendesak Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang mewajibkan setiap negara menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.

MUI menilai rangkaian serangan dan serangan balasan itu sebagai eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke konflik terbuka yang lebih luas. Situasi ini disebut bukan insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar.

MUI juga menduga terdapat motif strategis di balik serangan tersebut, yakni upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, MUI mendorong berbagai negara menjadi juru damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi instrumen tekanan politik demi mengamankan dominasi regional Israel atas Palestina.

Terkait peran Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Board of Participation (BoP), MUI mempertanyakan apakah strategi tersebut benar-benar diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

Karena itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari BoP karena dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. MUI menilai justru yang terjadi adalah eskalasi perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.

Selain sikap politik, MUI juga mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia untuk memperbanyak Qunut Nazilah, yakni doa dalam shalat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT bagi umat Muslim yang mengalami kesulitan, penindasan, atau musibah.

Di akhir pernyataannya, MUI menyerukan kepada PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah maksimal menghentikan perang dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.

“MUI berkeyakinan bahwa perang hanya akan mendatangkan kemudharatan global,” demikian pernyataan tersebut.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya