Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Perusahaan Kargo Jadi "Biang Onar" Masuknya Barang Impor Non-SNI

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 08:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, membongkar peran krusial perusahaan jasa pengiriman (kargo) dalam memuluskan masuknya barang impor ilegal ke tanah air. Praktik ini dituding menjadi faktor utama yang mencekik keberlangsungan pelaku usaha kecil di Indonesia.

“Biang onar ini diduga perusahaan kargo yang bermain dengan oknum di Bea Cukai. Jadi transaksinya itu diduga adalah perusahaan kargo,” tegas Maman saat berbicara dalam diskusi media di Jakarta, Jumat 27 Februari 2026. 

Pernyataan keras ini menyusul aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap PT BC pada Februari 2026. Perusahaan kargo tersebut diduga memberikan upeti rutin sebesar Rp7 miliar per bulan kepada oknum Bea Cukai demi meloloskan barang tanpa pemeriksaan, termasuk barang tiruan (KW) dan produk non-SNI.


Dalam penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai lebih dari Rp40 miliar, dan logam mulia yaitu emas seberat 5,3 kilogram, yang melibatkan pejabat Bea Cukai dan petinggi korporasi.

Maman meyakini praktik ini terstruktur dan masif. 

“Transaksi yang dilakukan perusahaan kargo dengan oknum aparat terlihat jelas setiap hari. Kalau hanya satu perusahaan saja, rasanya tidak mungkin. Pasti lebih banyak, dan pintu masuknya bukan hanya di Tanjung Priok, tetapi juga di Semarang, Surabaya dan pelabuhan lain,” tambahnya.

Menurut Maman, tantangan terbesar UMKM saat ini bukan lagi sekadar sulitnya mendapatkan modal, melainkan kondisi pasar domestik yang tidak sehat. Ia melabeli pasar saat ini sebagai pasar yang kotor karena dibanjiri barang impor murah yang masuk lewat jalur gelap.

Intervensi pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, hingga fasilitas produksi, menjadi sia-sia jika produk lokal harus beradu harga dengan barang ilegal yang bebas pajak.

Kementerian UMKM juga menemukan adanya ketimpangan data yang mencolok (disparitas) antara catatan ekspor China ke Indonesia dengan data impor resmi Indonesia, terutama pada sektor tekstil dan alas kaki.

Mengutip data UNTrade 2025, ditemukan perbedaan angka yang drastis. Sebagai contoh, pada komoditas hijab (HS 6214) pada 2024, China mencatat ekspor senilai 9 juta Dolar AS. Sementara di tahun yang sama, Indonesia hanya mencatat impor sebesar 0,6 juta Dolar AS.

Selisih angka yang masif ini mengindikasikan bahwa sebagian besar produk tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur "jalur tikus" atau manipulasi manifes kargo yang tidak terdata secara resmi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya