Berita

Ilustrasi

Publika

Meneguhkan Ekonomi Rakyat dari Desa

SABTU, 21 FEBRUARI 2026 | 16:10 WIB

DESA adalah akar kehidupan ekonomi Indonesia. Dari sawah, ladang, pasar kecil, hingga warung sederhana, denyut ekonomi rakyat sesungguhnya berawal dari sana. 

Karena itu, ketika pemerintah mendorong penguatan koperasi desa, langkah tersebut bukan sekadar program administratif, melainkan ikhtiar strategis membangun kemandirian dari bawah.

Belakangan, publik ramai membicarakan pernyataan pejabat pemerintah mengenai pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) dan hubungannya dengan ritel modern. Perbincangan itu memunculkan pro dan kontra, seolah-olah koperasi harus “berhadapan” dengan minimarket besar. Padahal, semangat dasarnya adalah memberi ruang tumbuh bagi ekonomi lokal.


Koperasi desa sejatinya bukan pesaing siapa pun. Ia adalah rumah bersama warga. Di sanalah petani menitip hasil panen, ibu-ibu membeli kebutuhan pokok, dan pemuda desa belajar berwirausaha. Koperasi hadir dengan semangat gotong royong — nilai asli bangsa yang telah hidup jauh sebelum ritel modern berdiri.

Arah Kebijakan Pemerintah yang Berpihak

Dalam sejumlah pernyataan resmi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat menutup atau mematikan ritel modern. Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Yang disampaikan pemerintah lebih pada pengaturan ekspansi gerai baru di wilayah desa, supaya koperasi yang sedang tumbuh tidak langsung tersisih oleh kekuatan modal besar. Kebijakan ini adalah bentuk afirmasi, keberpihakan sementara, agar pelaku ekonomi kecil punya kesempatan berkembang.

Dengan kata lain, koperasi desa ingin diberi “napas” terlebih dahulu. Ketika fondasinya kuat, stok barang rapi, harga bersaing, manajemen profesional, barulah persaingan berlangsung sehat. Prinsipnya bukan melarang, melainkan menyeimbangkan.

Langkah ini juga selaras dengan visi pemerataan pembangunan. Desa tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk kota. Desa harus menjadi produsen, pengelola, sekaligus penikmat keuntungan ekonominya sendiri.

Kopdes dan Ritel Modern: Bukan Lawan, Tapi Ruang Tumbuh

Kehadiran Indomaret dan Alfamart selama ini memang membantu distribusi barang dan membuka lapangan kerja. Kontribusi itu tidak bisa diabaikan. Namun di desa-desa kecil, dominasi ritel besar kadang membuat usaha lokal sulit bernapas.

Di sinilah koperasi mengambil peran berbeda. Ia tidak semata mengejar laba, tetapi juga kesejahteraan anggota. Keuntungan kembali ke warga dalam bentuk sisa hasil usaha, modal bergulir, dan harga yang lebih ramah bagi masyarakat sekitar.

Jika dikelola profesional, koperasi desa bahkan bisa meniru sistem minimarket modern: rak tertata, pencatatan digital, pelayanan cepat. Bedanya, kepemilikannya kolektif. Setiap warga adalah pemilik, bukan sekadar pembeli.

Membangun Optimisme Ekonomi Gotong Royong

Karena itu, dukungan terhadap koperasi desa bukan hanya dukungan pada lembaga, tetapi pada masa depan ekonomi rakyat. Ketika koperasi kuat, uang berputar di desa, lapangan kerja tercipta di kampung sendiri, dan urbanisasi bisa ditekan.

Tantangannya tentu ada: tata kelola harus transparan, pengurus harus jujur, dan pelayanan harus profesional. Tanpa itu, koperasi sulit dipercaya. Maka pembinaan, pelatihan, dan pendampingan menjadi kunci keberhasilan program Kopdes.

Pada akhirnya, pilihan kita sederhana: membiarkan desa hanya menjadi konsumen, atau mendorongnya menjadi pelaku utama ekonomi. Mendukung koperasi desa berarti memilih kemandirian, gotong royong, dan keadilan sosial. Dari desa yang berdaya, Indonesia yang kuat akan lahir.

Oleh: Ariasa Hadibroto Supit

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya