Berita

Logo Paralimpiade Milano Cortina 2026 (Situs Olympics)

Olahraga

Ukraina Boikot Paralimpiade Milano Cortina 2026

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 09:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina menyatakan para pejabatnya tidak akan menghadiri Paralimpiade Musim Dingin 2026 sebagai bentuk protes atas keputusan International Paralympic Committee (IPC) yang mengizinkan atlet Rusia dan Belarus tampil dengan membawa bendera nasional mereka.

IPC mengumumkan enam atlet Rusia dan empat atlet Belarus akan berlaga di Paralimpiade Milano-Cortina di bawah bendera masing-masing negara, bukan sebagai atlet netral. Padahal sejak invasi Rusia ke Ukraina, Moskow sebagian besar dilarang tampil di berbagai ajang olahraga internasional.

Menteri Olahraga Ukraina, Matviy Bidny, menyebut keputusan itu sebagai tindakan yang keterlaluan. Ia menuduh Rusia dan Belarus telah mengubah olahraga menjadi alat perang, kebohongan, dan penghinaan.


“Para pejabat publik Ukraina tidak akan menghadiri Paralimpiade. Kami tidak akan hadir di upacara pembukaan," ujarnya, dikutip dari France24, Kamis 19 Februari 2026.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan pihaknya telah menginstruksikan para duta besar Ukraina untuk mengajak negara lain ikut memboikot upacara pembukaan pada 6 Maret di Verona. Menurutnya, mengibarkan bendera negara agresor saat perang masih berlangsung adalah langkah yang salah secara moral dan politik.

Ketegangan ini terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Ukraina dan International Olympic Committee (IOC). Sebelumnya, atlet skeleton Ukraina, Vladyslav Heraskevych, sempat dilarang tampil karena mengenakan helm yang menampilkan simbol untuk mengenang korban perang.

Meski pejabat pemerintah memboikot, Presiden Komite Paralimpiade Ukraina Valeriy Sushkevych memastikan para atlet tetap akan bertanding. Ia menolak mundur dari ajang tersebut.

“Jika kita tidak pergi, itu berarti membiarkan Putin mengklaim kemenangan atas atlet Paralimpiade Ukraina dan atas Ukraina," ujarnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya