Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Hukum

Polisi Diminta Usut Produsen Miras Oplosan Tragedi Subang

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 18:42 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Tragedi minuman keras (miras) oplosan kembali menelan korban jiwa. Sebanyak sembilan warga di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dilaporkan meninggal dunia usai mengonsumsi miras oplosan yang diduga mengandung zat berbahaya.

Peristiwa di Kota Nanas menambah panjang daftar kasus serupa yang terus berulang di berbagai daerah dan memicu keprihatinan publik.

Dalam penanganannya, aparat kepolisian telah menangkap empat orang yang diduga terlibat. Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing sebagai pemasok dan pemilik toko penjual miras.


Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan maraknya peredaran miras oplosan. Kepolisian diminta untuk mengusut kasus secara menyeluruh hingga ke hulu.

"Kami meminta kepolisian tidak berhenti pada penjual dan pemasok. Produsen yang memproduksi atau mendistribusikan bahan berbahaya yang kerap digunakan untuk oplosan juga harus ditelusuri," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurutnya, selama produsen bahan baku berbahaya tidak disentuh, rantai distribusi miras oplosan akan terus berjalan dan berpotensi kembali merenggut korban jiwa.

Rano juga menyoroti penggunaan zat mematikan seperti metanol atau bahan kimia industri yang kerap dicampurkan dalam miras oplosan dan berdampak fatal bagi kesehatan.

"Nyawa sembilan orang menjadi alarm keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi persoalan serius yang menyangkut keselamatan masyarakat," tegasnya.

Komisi III DPR RI, lanjut Rano, juga mendorong pengetatan pengawasan distribusi minuman beralkohol. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terpadu melalui razia rutin di titik-titik rawan serta dibarengi edukasi masif kepada masyarakat tentang bahaya miras oplosan.

"Penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat, serta edukasi yang masif adalah kunci agar tidak ada lagi korban jiwa akibat miras oplosan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya