Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu (Foto: Fox News)
Israel resmi bergabung dengan organisasi Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kepastian itu disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat kunjungan ke Washington, Rabu waktu setempat, 11 Februari 2026, setelah bertemu langsung dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dalam pertemuan Netanyahu dengan Rubio, keduanya terlihat memegang dokumen yang menunjukkan penandatanganan piagam keanggotaan Israel dalam dewan tersebut.
Netanyahu kemudian mengumumkan bahwa Israel resmi menjadi bagian dari Board of Peace melalui media sosial X.
"Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Board of Peace," tulis Netanyahu, seperti dikutip dari
Reuters.
Usai agenda penandatanganan, Netanyahu juga melakukan pembahasan lanjutan dengan Trump terkait isu Iran.
Bergabungnya Israel ke Board of Peace menandai keterlibatan resmi Tel Aviv dalam mekanisme internasional yang dirancang Washington untuk menangani konflik dan stabilisasi kawasan.
Board of Peace memperoleh dasar hukum melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November.
Resolusi tersebut memberi mandat kepada dewan dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, wilayah yang memasuki fase gencatan senjata rapuh sejak Oktober di bawah rencana Trump yang disetujui Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Dalam rencana Gaza versi Trump, dewan ini ditugaskan mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian menyatakan Board of Peace, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas cakupannya untuk menangani konflik global.
Pertemuan perdana dewan dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington dengan agenda utama rekonstruksi Gaza.
Namun, pembentukan dewan ini menuai kritik luas. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai peran Trump dalam mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial.
Kehadiran Israel di dalam dewan juga diperkirakan memicu kecaman lanjutan karena tidak adanya perwakilan Palestina, sementara banyak negara Barat sekutu tradisional AS memilih bersikap hati-hati atau tidak bergabung karena khawatir dewan tersebut berpotensi melemahkan peran PBB.
Di lapangan, gencatan senjata Gaza dilaporkan berulang kali dilanggar dengan ratusan korban jiwa sejak Oktober.
Tahap lanjutan rencana Trump mencakup isu-isu sensitif seperti pelucutan senjata Hamas yang selama ini ditolak, penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari Gaza, serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional, di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk akibat serangan Israel ke wilayah tersebut.
