Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

SDA Dikelola BUMN Berpeluang Bikin Tekor Negara

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 02:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  mendapat kritik keras Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda.

Menurut Huda, berkaca pada pengalaman sebelumnya, pengelolaan SDA oleh BUMN malah merugikan negara karena tindakan pidana oknum di dalamnya.

"Tengok saja bagaimana Pertamina kelola minyak yang justru ada kasus korupsi. Belum lagi pengelola SDA lainnya yang juga sarat korupsi," kata Huda saat berbincang dengan RMOL melalui pesan singkat, pada Minggu 8 Februari 2026.


Jika alasan Purbaya adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari tata kekola SDA yang baik, menurut Huda, tidak harus BUMN yang memegang kendalinya.

Berdasarkan fakta kasus Pertamina atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp285 triliun, Huda mendorong agar Purbaya memerhatikan potensi moral hazard serupa ke depannya.

"Justru saya khawatir jika dikelola oleh BUMN atau lembaga negara tidak akan efektif dan tidak efisien," demikian Huda.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya