Berita

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan. (Foto: YouTube Forum Keadilan TV)

Publika

Rekonstruksi Pemikiran Prabowo dan Tantangan ke Depan

MINGGU, 08 FEBRUARI 2026 | 01:10 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN*

PROF SITI ZUHRO telah menyebutkan nama saya ada dalam pertemuan lima tokoh nasional bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat 30 Januari 2026, dalam podcast dia di Madilog kemarin. 

Bagi saya, itu adalah pertemuan kedua yang intensif dengan Prabowo, sebelumnya saya sendiri juga sudah diundang ke Hambalang pada 9 Januari 2026 bersama Jumhur Hidayat, selama 7 jam. 

Posisi saya yang selama ini dikenal sebagai aktivis sekaligus penulis tentu penting untuk menjelaskan apa yang saya ketahui dari pertemuan tersebut. Meskipun sesungguhnya dalam beberapa podcast, saya sudah ceritakan dalam gaya bahasa tidak langsung.


Nasionalisme Prabowo

Nasionalisme Prabowo berakar dari kesadaran historis bahwa Indonesia sudah ada sejak era, Majapahit, atau bahkan sebelumnya. 

Artinya eksistensi bangsa kita bukan sebuah fenomena baru, yang gampang terombang-ambing dalam pengaruh global, khususnya penetrasi budaya barat dan juga Asia Timur. Seperti, misalnya India dan China, Indonesia bisa mengarungi masa depannya dengan melanjutkan eksistensi di masa lalu.

Nasionalisme Prabowo Subianto juga menerima sintesis yang digagas Sukarno pada 1926, bahwa akulturasi telah berlangsung dari kebudayaan Islam dan sosialisme barat pada ke Indonesian yang ada saat ini. 

Namun, Indonesia tetap menjadi Indonesia sebagai inti eksistensinya. Indonesia tidak boleh merasa kebudayaan kulit putih maupun Arab lebih tinggi dari dirinya. 

Dan menurut Prabowo, hal itu merupakan tugas sejarah bangsa kita mengembalikan kebanggaan kebangsaan kita, secara berulang-ulang.

Dalam konteks ke Indonesian, Prabowo juga mendorong istilah-istilah pribumi dan Islam menjadi arus utama. Misalnya, Prabowo menghendaki agar ekonomi nasional dikendalikan secara seimbang oleh pribumi, Islam dan keturunan China. Tanpa keseimbangan ini menurut Prabowo nasionalisme kita akan semu dan rentan hancur.

Demokrasi

Dalam urusan demokrasi Prabowo ingin bangsa kita tidak mereferensikan diri pada ajaran barat. 

Menurutnya, Barat adalah rezim berwajah ganda. Mereka meneriakkan HAM, tapi membiarkan pembantaian massal di Palestina dll. Mereka berteriak demokrasi, tapi memelihara rezim-rezim boneka yang otoriter di mana2.

Ajaran bangsa Indonesia, dalam berdemokrasi, menurut Prabowo, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak semua rakyat harus mengklaim dirinya sebagai “suara Tuhan”. Sebab, rakyat yang kurang berpendidikan merupakan korban manipulasi

Di mata Prabowo demokrasi ala Indonesia adalah demokrasi cerdik cendekia dan para nasionalis. Untuk itu dibutuhkan musyawarah para pemimpin yang bertanggung jawab. 

Selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia dikendalikan demokrasi barbar. Mereka yang mengatur negara berniat jahat untuk merampok sumber daya alam dan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabatnya. Sehingga, Bangsa Indonesia mengalami krisis kepercayaan diri, kemiskinan massal dan di ambang kehancurannya.

Musyawarah, menurut Prabowo, adalah kunci penting dalam pengelolaan kepemimpinan nasional. Dan itu merupakan warisan sejarah. Sedangkan demokrasi yang ada saat ini adalah demokrasi ala barat yang berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita.

Prabowonomics

Dalam menjalankan perekonomian, Prabowo memastikan pegangannya adalah Pasal 33 UUD 1945 asli. Menurutnya, Indonesia berhutang budi pada Mubiyarto, Dawam Raharjo, Sri Edi Swasono dan Adi Sasono yang berhasil mempertahankan pasal 33 tersebut dari intervensi asing di era amandemen UUD 1945.

Prabowo menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai sosialisme, yakni memberikan senyuman kemenangan bagi orang-orang miskin, petani miskin, buruh miskin, tukang becak, nelayan dan lainnya. 

Tanpa senyum dan sejahtera, di antara kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besarnya dianugerahi Allah, menurut Prabowo Indonesia adalah produk gagal.

Tantangan terbesar saat ini di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi. Hanya segelintir manusia memiliki atau mengendalikan 70 persen perekonomian nasional. 

Orang-orang itu, menurut Prabowo, adalah kekuatan anti konstitusional atau serakahnomics. Untuk mengatasi itu Prabowo perlu negara mengambil alih kendali perekonomian, baik secara damai maupun perang.

Prabowo meyakini seharusnya dia sudah menjadi Presiden 20 tahun lalu. Namun kaum serakahnomis menghancurkan harapan dia. Meskipun terlambat 20 tahun, Prabowo yakin dia akan mampu mengembalikan arah negara. Setidaknya arah yang baik untuk Indonesia ke depan.

Front Nasional

Untuk visinya ke depan, Prabowo membangun demarkasi antara bandit dan serakahnomics dengan kaum nasionalis patriotik alias kaum Merah Putih. 

Tahun kedua kepemimpinan beliau mulai terlihat Prabowo akan unjuk power melalui aliansi membangun front kaum nasionalis serta bersekutu dengan tentara rakyat. 

Beberapa waktu terakhir ini Prabowo terlihat melakukan itu dan sepertinya akan mengerahkan 1 juta massa rakyat unjuk kekuatan. Ini merupakan pertarungan Prabowo ke depan.

*Ketua Dewan Direktur Great Institute

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya