Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bahlil Dorong Metode Pembagian Kursi DPR Disesuaikan dengan Luas Wilayah

SABTU, 07 FEBRUARI 2026 | 03:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diinginkan berubah dari yang biasanya diterapkan. Yaitu berdasarkan jumlah pemilih (demografi) yang mengacu pada luasan wilayah (geografis).

Usul tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Anggota DPR RI di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026.

Dalam pandangannya, jika mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat soal kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, hal itu merupakan aset terbesar bangsa yang seharusnya dijaga dengan memastikan asas keadilan pada setiap daerah bisa terwakili.


"Tetapi itu hanya bisa diwujudkan dengan keadilan. Makanya saya katakan, wilayah Papua itu, Kalimantan, kalau mau hitung jumlah penduduk, baru mau hitung berapa perwakilan dari DPR-nya, ya sudah tidak adil kita," ujar Bahlil menyinggung pengaturan kursi yang berlaku di pemilu-pemilu lalu.

Ia mencontohkan luas wilayah Pulau Papua tiga kali lipat setengah Pulau Jawa, tetapi jumlah kursi anggota DPR yang diperoleh sangat jauh daripada di Jawa.

"Jawa Barat (saja jumlah kursi yang dapat diperoleh) 91. Iya kan? Jawa Timur berapa? 87. (Sudah) 170. Jawa Tengah? Banyak kali ya. Banten? Jogja? Bayangkan. Pulau Jawa sudah lima, hampir 50 persen ya dari total jumlah anggota DPR," urai Bahlil. 

"Sementara jumlah wilayah mereka, Papua tiga setengah kali lipat, baru dapat satu Pulau Jawa. Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan," sambungnya.

Oleh karena itu, Bahlil mendorong Fraksi Golkar terutama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin untuk memikirkan perubahan metode penghitungan konversi kursi parlemen, agar azas keadilan antar wilayah bisa terjamin.

"Jadi ya kayak kayak begini gitu loh. Ah itu Zul, kalau kau punya ide itu, itu baru kau paten. Itu baru kau paten. Gitu. Tapi kalau idenya masih berdebat tentang pemilihan DPR. Laa ilaaha illallah. Masyaallah, gitu kan,” tandas Bahlil.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya