Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bahlil Dorong Metode Pembagian Kursi DPR Disesuaikan dengan Luas Wilayah

SABTU, 07 FEBRUARI 2026 | 03:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diinginkan berubah dari yang biasanya diterapkan. Yaitu berdasarkan jumlah pemilih (demografi) yang mengacu pada luasan wilayah (geografis).

Usul tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Anggota DPR RI di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026.

Dalam pandangannya, jika mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat soal kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, hal itu merupakan aset terbesar bangsa yang seharusnya dijaga dengan memastikan asas keadilan pada setiap daerah bisa terwakili.


"Tetapi itu hanya bisa diwujudkan dengan keadilan. Makanya saya katakan, wilayah Papua itu, Kalimantan, kalau mau hitung jumlah penduduk, baru mau hitung berapa perwakilan dari DPR-nya, ya sudah tidak adil kita," ujar Bahlil menyinggung pengaturan kursi yang berlaku di pemilu-pemilu lalu.

Ia mencontohkan luas wilayah Pulau Papua tiga kali lipat setengah Pulau Jawa, tetapi jumlah kursi anggota DPR yang diperoleh sangat jauh daripada di Jawa.

"Jawa Barat (saja jumlah kursi yang dapat diperoleh) 91. Iya kan? Jawa Timur berapa? 87. (Sudah) 170. Jawa Tengah? Banyak kali ya. Banten? Jogja? Bayangkan. Pulau Jawa sudah lima, hampir 50 persen ya dari total jumlah anggota DPR," urai Bahlil. 

"Sementara jumlah wilayah mereka, Papua tiga setengah kali lipat, baru dapat satu Pulau Jawa. Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan," sambungnya.

Oleh karena itu, Bahlil mendorong Fraksi Golkar terutama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin untuk memikirkan perubahan metode penghitungan konversi kursi parlemen, agar azas keadilan antar wilayah bisa terjamin.

"Jadi ya kayak kayak begini gitu loh. Ah itu Zul, kalau kau punya ide itu, itu baru kau paten. Itu baru kau paten. Gitu. Tapi kalau idenya masih berdebat tentang pemilihan DPR. Laa ilaaha illallah. Masyaallah, gitu kan,” tandas Bahlil.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya