Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bahlil Dorong Metode Pembagian Kursi DPR Disesuaikan dengan Luas Wilayah

SABTU, 07 FEBRUARI 2026 | 03:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diinginkan berubah dari yang biasanya diterapkan. Yaitu berdasarkan jumlah pemilih (demografi) yang mengacu pada luasan wilayah (geografis).

Usul tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Anggota DPR RI di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026.

Dalam pandangannya, jika mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat soal kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, hal itu merupakan aset terbesar bangsa yang seharusnya dijaga dengan memastikan asas keadilan pada setiap daerah bisa terwakili.


"Tetapi itu hanya bisa diwujudkan dengan keadilan. Makanya saya katakan, wilayah Papua itu, Kalimantan, kalau mau hitung jumlah penduduk, baru mau hitung berapa perwakilan dari DPR-nya, ya sudah tidak adil kita," ujar Bahlil menyinggung pengaturan kursi yang berlaku di pemilu-pemilu lalu.

Ia mencontohkan luas wilayah Pulau Papua tiga kali lipat setengah Pulau Jawa, tetapi jumlah kursi anggota DPR yang diperoleh sangat jauh daripada di Jawa.

"Jawa Barat (saja jumlah kursi yang dapat diperoleh) 91. Iya kan? Jawa Timur berapa? 87. (Sudah) 170. Jawa Tengah? Banyak kali ya. Banten? Jogja? Bayangkan. Pulau Jawa sudah lima, hampir 50 persen ya dari total jumlah anggota DPR," urai Bahlil. 

"Sementara jumlah wilayah mereka, Papua tiga setengah kali lipat, baru dapat satu Pulau Jawa. Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan," sambungnya.

Oleh karena itu, Bahlil mendorong Fraksi Golkar terutama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin untuk memikirkan perubahan metode penghitungan konversi kursi parlemen, agar azas keadilan antar wilayah bisa terjamin.

"Jadi ya kayak kayak begini gitu loh. Ah itu Zul, kalau kau punya ide itu, itu baru kau paten. Itu baru kau paten. Gitu. Tapi kalau idenya masih berdebat tentang pemilihan DPR. Laa ilaaha illallah. Masyaallah, gitu kan,” tandas Bahlil.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya