Berita

Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Mengapa Moody's Beri Sinyal Waspada untuk Peringkat Kredit Indonesia?

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Moody's Ratings baru-baru ini mengubah outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat utamanya masih bertahan di level Baa2 atau layak investasi. Mengapa hal ini terjadi?

Lampu kuning ini bukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang buruk, melainkan karena ketidakpastian kebijakan dan komunikasi pemerintah yang kurang efektif dalam setahun terakhir.

Dalam pengumumannya pada Kamis, 5 Februari 2026, Moody's menyatakan bahwa mereka memahami pemerintah tetap berusaha menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai status negara berpendapatan tinggi.


Namun, Moody’s menekankan: "Ketidakpastian kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor."

Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, sekaligus penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Jika ketidakpastian ini terus berlanjut, reputasi dan kredibilitas kebijakan yang menjadi fondasi stabilitas ekonomi berisiko terganggu. Moody's mencatat dampaknya mulai terlihat pada gejolak pasar saham, nilai tukar, dan menurunnya kualitas regulasi di mata dunia.

Meski demikian, Moody’s menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang prudent telah menjaga stabilitas makroekonomi, sehingga peringkat Baa2 tetap dipertahankan.

"Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," kata Moody's

Di sisi lain, peringkat Indonesia juga didukung oleh modal kuat negara, yaitu kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Ekonomi RI diprediksi tetap tumbuh stabil sekitar 5 persen dengan pengelolaan keuangan yang disiplin.

Bank Indonesia telah memberikan tanggapan terkait hal ini. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa perubahan outlook ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi. Pemerintah perlu segera memperjelas arah kebijakan agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat tercapai tanpa menimbulkan keraguan di kalangan investor.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya