Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Purbaya Merespons OTT: Saya Tidak akan Melepas Anak Buah Sendirian

RABU, 04 FEBRUARI 2026 | 20:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan pendampingan hukum kepada jajarannya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan tersebut disampaikan menyusul operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap pejabat pajak di Banjarmasin dan Bea dan Cukai di Jakarta hari ini, Rabu, 4 Februari 2026. 

"Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja. Kan ada pendampingan hukum dari departemen keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Meski demikian, Purbaya memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap upaya hukum yang dilakukan KPK. Kemenkeu memastikan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga pimpinan Setyo Budiyanto tersebut.

"Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai peraturan undang-undang," lanjut Purbaya.

Purbaya sendiri belum memperoleh informasi lengkap pihak yang terjaring OTT. Namun jika anak buahnya terbukti bersalah akan diberikan sanksi tegas.

"Nanti kita lihat, kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, kita berhentikan," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya