Roadmap Dibutuhkan agar Peran Indonesia di BoP Tak Melenceng

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta segera menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menekankan bahwa kejelasan arah diplomasi sangat krusial agar partisipasi Indonesia dalam forum inisiasi global tersebut memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

Sosok yang akrab disapa Deng Ical itu, menilai posisi Indonesia dalam forum yang hanya melibatkan sekitar 60 negara ini sangat strategis. Namun, ia mengingatkan agar keterlibatan tersebut tidak berjalan tanpa perencanaan yang matang.

“Kesempatan ini belum tentu datang dua kali. Justru karena strategis, negara harus punya roadmap yang jelas; apa tujuannya, manfaatnya, hingga risikonya bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Syamsu Rizal di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Legislator PKB ini mendesak Kemenlu bersama unsur pertahanan untuk segera memetakan peluang serta dampak diplomasi yang dihasilkan. 

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait postur masalah internasional yang sedang dihadapi.

Menanggapi kritik mengenai kaitan forum ini dengan isu Timur Tengah, Syamsu menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia justru memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, berada di dalam sistem akan memberikan ruang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah kebijakan perdamaian dunia.

“Komitmen Indonesia terhadap Palestina Merdeka tidak berubah. Justru dengan masuk ke forum ini, suara kita akan jauh lebih kuat daripada berada di luar. Kita harus ikut menentukan arah pembahasan konflik Gaza dari dalam,” jelasnya.

Syamsu menilai Board of Peace berpotensi menjadi forum internasional yang sangat berpengaruh di masa depan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk masuk dengan strategi yang jelas, bukan sekadar hadir sebagai partisipan.

“Pada akhirnya, ini bukan hanya soal diplomasi politik, tetapi penguatan posisi Indonesia dalam tata pergaulan global. Indonesia harus masuk dengan strategi yang jelas, bukan sekadar hadir,” pungkasnya.