Berita

Para pemimpin dan tokoh internasional menghadiri forum Board of Peace sebagai upaya memperkuat diplomasi dan perdamaian global (Foto: Sekretariat Negara)

Politik

RI Bukan Negara Followers di Forum BoP

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) harus didasarkan pada komitmen konstitusional untuk menciptakan perdamaian dunia, khususnya dalam konflik Palestina-Israel. 

Oleh karena itu, menurut Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, keanggotaan Indonesia di forum tersebut harus diikuti dengan sikap tegas apabila terjadi pelanggaran berulang yang mencederai tujuan perdamaian.

“Indonesia masuk ke BOP bukan untuk sekedar hadir atau simbolik. Kita bergabung karena ingin mendorong perdamaian yang nyata, terutama di Gaza,” ujar Amelia di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, BOP dibentuk sebagai wadah negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghentian konflik dan perlindungan warga sipil. 

Maka ketika di tengah gencatan senjata justru terjadi serangan, termasuk ke wilayah pengungsian, hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat awal pembentukan forum tersebut.

“Kalau di dalam perjalanan justru terjadi pelanggaran kemanusiaan, apalagi dilakukan secara berulang, maka itu harus menjadi perhatian serius. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Amelia menekankan Indonesia memiliki posisi penting dalam BOP, bukan sekadar sebagai pengikut keputusan negara lain. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberatan dan mendorong forum tetap berada di jalur perdamaian.

“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar, tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” ujarnya.

Komisi I DPR RI sendiri memandang evaluasi terhadap efektivitas BOP sebagai hal yang wajar jika pelanggaran terus berulang tanpa ada mekanisme korektif yang jelas. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di forum internasional harus memberi manfaat konkret bagi upaya perdamaian, bukan justru membiarkan kekerasan berlanjut.

“Kalau BOP keluar dari tujuan awalnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas, mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” tandas Amelia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya