DPR Minta KAI Awasi Ketat War Tiket Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sudah membuka pemesanan tiket kereta api lebaran mulai hari ini. Penjualan tiket ini perlu diawasi untuk menghindari praktik calo atau pihak-pihak yang memanfaatkan momentum untuk keuntungan pribadi.

“Saya mengimbau PT KAI memastikan pengawasan sistem penjualan tiket lebaran benar-benar kuat, transparan, dan bebas dari manipulasi," kata Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, Minggu, 25 Januari 2026.

Menurut Rivqy, pengawasan ini penting mengingat penjualan tiket lebaran selalu terjadi lonjakan di setiap tahunnya.

"Begitu juga moda transportasi lain. Jangan sampai tiket justru diborong oleh calo atau pihak yang merugikan masyarakat luas. Ini wajib diantisipasi serius," sambungnya.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan, masalah seperti ini bukan kali pertama terjadi setiap kali tiket dibuka.

"Sebagai bentuk evaluasi tahun-tahun sebelumnya, kasus tiket habis dalam hitungan menit sering terjadi setiap masa pembukaan war tiket lebaran. Ini menunjukkan indikasi adanya celah yang harus segera diperbaiki oleh PT KAI,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan manajemen PT KAI menyederhanakan proses refund (pengembalian dana) tiket. Walaupun sudah dipercepat maksimal 7 hari kerja setelah pembatalan tiket, masih banyak laporan masyarakat sulit memperoleh refund atau merasa potongan biaya administrasi terlalu tinggi dan memberatkan. 

“Harus ada perlakuan adil bagi konsumen, terutama mereka yang terpaksa membatalkan karena alasan mendesak. Skema refund juga perlu dibuat lebih mudah diakses dan informatif,” tutur Rivqy.

Meskipun begitu, dia turut mengingatkan masyarakat untuk memesan tiket melalui kanal resmi, seperti aplikasi Access by KAI atau situs resmi PT KAI dan agen terdaftar, serta tidak mudah tergiur oleh iming-iming calo yang menawarkan tiket cepat dengan harga tinggi.

“Mari kita bersama-sama mencegah praktik-praktik yang merugikan, serta mendukung upaya peningkatan pelayanan publik demi kenyamanan semua calon pemudik,” tutup Rivqy.