Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Inggris Charles III (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto membawa pulanh komitmen investasi Rp90 triliun dan proyek pembangunan 1.582 kapal nelayan usai menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya di Inggris, Rabu, 21 Januari 2026.
Kabar itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada awak media di Bandara Stansted, London, Inggris.
Teddy menjelaskan bahwa selama berada di Inggris, Presiden Prabowo menjalani sejumlah pertemuan penting di level tertinggi, termasuk dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta audiensi dengan Raja Charles III.
“Jadi hari ini tanggal 21 Januari 2026, Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Jadi ada beberapa pertemuan, yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer,” ujarnya.
Dari pertemuan tersebut, terdapat tiga kesepakatan utama yang menjadi capaian signifikan kunjungan Presiden Prabowo.
Pertama, komitmen investasi dari Inggris sebesar 4 miliar poundsterling atau setara sekitar Rp90 triliun. Kedua, penguatan kerja sama di bidang maritim. Ketiga, kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di Indonesia.
“Nah yang menariknya begini, jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan memperkerjakan sekitar 600 ribu orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia,” paparnya.
Selain sektor ekonomi dan maritim, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tinggi.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, antara lain King’s College London, University of Oxford, Imperial College London, University of Edinburgh, serta sejumlah universitas top lainnya.
“Intinya satu, yang pertama ada kerja sama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran, kemudian di bidang STEM, science, technology, engineering, and mathematics, itu nanti beliau akan membuat di Indonesia,” kata Seskab.
Di sela-sela kunjungan luar negeri tersebut, Presiden Prabowo tetap menjalankan agenda strategis nasional.
Seskab menyebut Presiden memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk pada Januari 2025, dua bulan setelah Presiden dilantik.
“Setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar,” tandasnya.
