Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi. (Foto: Facebook)
Presiden Prabowo Subianto diprediksi bakal kembali mengencangkan ikat pinggang APBN pada 2026. Kebijakan efisiensi Rp750 triliun pada 2025 dinilai belum akan berhenti, bahkan sasaran pemangkasan diperkirakan makin “ngena” ke kantong rakyat.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai sinyal efisiensi lanjutan sudah terang-benderang. Isyarat disampaikan langsung Presiden Prabowo saat pidato pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Senayan, Agustus lalu.
“Pesan Presiden sangat jelas. Efisiensi anggaran akan dilanjutkan pada 2026,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa, 20 Januari 2026.
Bedanya, kalau tahun lalu yang dipangkas adalah belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah, tahun depan arah pemotongan bisa bergeser. CBA memprediksi pos-pos yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru berpotensi jadi korban.
Salah satu yang paling rawan adalah subsidi. Pada 2026, total subsidi diproyeksikan mencapai Rp318,8 triliun. Dari jumlah itu, subsidi energi menjadi yang paling gemuk, yakni Rp210,1 triliun.
Menurut Uchok, lonjakan anggaran subsidi energi menjadi alasan kuat pemerintah untuk melakukan pemangkasan. “Ada kenaikan subsidi energi dari 2025 ke 2026 sebesar Rp26,2 triliun. Ini sangat mungkin dijadikan dasar untuk dipotong,” ujarnya.
Jika itu terjadi, dampaknya nyaris pasti dirasakan langsung rakyat. Harga BBM bersubsidi, terutama Pertalite, berpeluang naik. Saat ini, harga Pertalite masih bertahan di kisaran Rp10.000 per liter.
“Kalau subsidi energi dipangkas, harga Pertalite bisa dinaikkan. Tinggal soal waktu dan keberanian pemerintah,” tegas Uchok.
CBA memperkirakan, kenaikan harga BBM bersubsidi bisa terjadi sebelum atau sesudah Lebaran. Semuanya bergantung pada kondisi sosial di masyarakat dan kalkulasi politik pemerintah.
Lebih jauh, Uchok menduga pemangkasan subsidi bukan tanpa tujuan. Dana yang dihemat diperkirakan bakal dialihkan untuk membiayai dua pos jumbo dalam APBN 2026, yakni program Makan Gizi Gratis (MBG) dan pembayaran utang negara.
Untuk MBG, pemerintah menyiapkan anggaran fantastis Rp268 triliun demi menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Sementara kewajiban pembayaran utang jatuh tempo pada 2026 diperkirakan tembus Rp718,8 triliun.
“Subsidi dipotong, lalu dananya dialihkan untuk Makan Gizi Gratis dan bayar utang. Ini sangat mungkin terjadi,” pungkas Uchok.
