Berita

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief. (Foto: Tim media PKS)

Politik

Pemda Jangan Hanya Andalkan Anggaran Negara

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 07:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian menipis.

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mengatakan, di tengah meningkatnya beban belanja daerah, sudah saatnya pemda lebih serius mengoptimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), dan pariwisata berbasis lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

“Kalau semua sektor masih menunggu anggaran negara, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” ujar Hendry Munief dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.


Dia menilai, sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata justru memiliki daya tahan tinggi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dengan dukungan ekosistem yang tepat serta kolaborasi dengan pihak swasta.

“UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD. Peran pemerintah seharusnya lebih pada fasilitator, memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi swasta maupun pelaku usaha,” tegasnya.

Hendry menilai, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk suntikan anggaran. Pemerintah daerah cukup menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan investor swasta.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya