Berita

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief. (Foto: Tim media PKS)

Politik

Pemda Jangan Hanya Andalkan Anggaran Negara

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 07:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian menipis.

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mengatakan, di tengah meningkatnya beban belanja daerah, sudah saatnya pemda lebih serius mengoptimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), dan pariwisata berbasis lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

“Kalau semua sektor masih menunggu anggaran negara, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” ujar Hendry Munief dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.


Dia menilai, sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata justru memiliki daya tahan tinggi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dengan dukungan ekosistem yang tepat serta kolaborasi dengan pihak swasta.

“UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD. Peran pemerintah seharusnya lebih pada fasilitator, memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi swasta maupun pelaku usaha,” tegasnya.

Hendry menilai, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk suntikan anggaran. Pemerintah daerah cukup menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan investor swasta.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya