Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu pertemuan.(Foto: Istimewa)

Publika

Diseret Kasus Ijazah Jokowi

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 03:34 WIB

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai risih dikaitkan dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi. 

SBY belakangan dinarasikan sebagai 'orang besar' dibalik kritik Roy Suryo cs atas ijazah Jokowi, hanya dengan asumsi bahwa Roy pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY.

Menurut Andi Arief, SBY mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum. Tahap awal, SBY akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menuduhnya sebagai dalang dibalik kasus ijazah palsu.


Senada dengan Partai Demokrat, politisi PDIP Deddy Sitorus juga mendukung langkah hukum yang akan ditempuh SBY. PDIP juga risih, Megawati Soekarnoputri ikut diseret dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Masih menurut Deddy, Megawati bukan tipikal main belakang atau nabok nyilih tangan. Megawati, menurut Deddy terbiasa blak-blakan secara politik.

Narasi Mega-SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi, penulis ketahui di antaranya saat hadir dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas pada 4 Desember 2025. 

Dalam forum tersebut, Faizal Assegaf menyebut nama SBY dan Megawati dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi.

Saat itu, penulis tegaskan kasus ini tidak ada urusan dengan Mega maupun SBY. Kasus ijazah palsu Jokowi murni kasus hukum antara rakyat yang ingin transparansi atas dokumen yang menjadi sarat kepemimpinan nasional, yang menyebabkan Jokowi bisa menjadi presiden dua periode.

Sebenarnya, jika konsisten dengan kaidah 'Siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan', maka kubu Jokowi atau siapa pun yang menuduh SBY ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang berkewajiban membuktikan. Jangan hanya mengedarkan narasi yang kosong bukti dan argumentasi.

Kami sendiri di Tim Advokasi, menilai narasi SBY dan Demokrat ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi hanyalah upaya kubu Jokowi untuk playing victim. 

Kubu Jokowi, ingin lari dari masalah hukum untuk meyembunyikan kasus ijazah palsunya, dan menyibukkan publik pada gosip murahan terkait keterlibatan SBY dan berusaha mengedarkan narasi empati untuk Jokowi sebagai korban dalam kasus ini.

Sebelumnya, Jokowi juga berusaha playing victim dengan mengungkap akan memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama. 

Padahal, siapa yang meminta maaf? Siapa yang bersalah? Yang jadi korban kriminaliasi itu Roy Suryo cs yang terancam penjara oleh laporan Jokowi, kok bisa-bisanya Jokowi merasa menjadi korban?

Kalau mau jujur, semestinya Jokowi-lah yang meminta maaf kepada seluruh rakyat. Karena telah bertahun-tahun membiarkan kasus ijazah palsu ini bikin gaduh seluruh jagat NKRI.

Meskipun Jokowi meminta maaf, penulis ragu apakah seluruh rakyat akan memaafkan Jokowi. Mengingat, mayoritas rakyat saat ini telah meyakini ijazah Jokowi palsu dan menuntut agar Jokowi bertanggungjawab atas seluruh kebohongan yang telah dilakukannya selama ini.

Ahmad Khozinudin
Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya