Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu pertemuan.(Foto: Istimewa)

Publika

Diseret Kasus Ijazah Jokowi

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 03:34 WIB

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai risih dikaitkan dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi. 

SBY belakangan dinarasikan sebagai 'orang besar' dibalik kritik Roy Suryo cs atas ijazah Jokowi, hanya dengan asumsi bahwa Roy pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY.

Menurut Andi Arief, SBY mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum. Tahap awal, SBY akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menuduhnya sebagai dalang dibalik kasus ijazah palsu.


Senada dengan Partai Demokrat, politisi PDIP Deddy Sitorus juga mendukung langkah hukum yang akan ditempuh SBY. PDIP juga risih, Megawati Soekarnoputri ikut diseret dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Masih menurut Deddy, Megawati bukan tipikal main belakang atau nabok nyilih tangan. Megawati, menurut Deddy terbiasa blak-blakan secara politik.

Narasi Mega-SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi, penulis ketahui di antaranya saat hadir dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas pada 4 Desember 2025. 

Dalam forum tersebut, Faizal Assegaf menyebut nama SBY dan Megawati dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi.

Saat itu, penulis tegaskan kasus ini tidak ada urusan dengan Mega maupun SBY. Kasus ijazah palsu Jokowi murni kasus hukum antara rakyat yang ingin transparansi atas dokumen yang menjadi sarat kepemimpinan nasional, yang menyebabkan Jokowi bisa menjadi presiden dua periode.

Sebenarnya, jika konsisten dengan kaidah 'Siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan', maka kubu Jokowi atau siapa pun yang menuduh SBY ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang berkewajiban membuktikan. Jangan hanya mengedarkan narasi yang kosong bukti dan argumentasi.

Kami sendiri di Tim Advokasi, menilai narasi SBY dan Demokrat ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi hanyalah upaya kubu Jokowi untuk playing victim. 

Kubu Jokowi, ingin lari dari masalah hukum untuk meyembunyikan kasus ijazah palsunya, dan menyibukkan publik pada gosip murahan terkait keterlibatan SBY dan berusaha mengedarkan narasi empati untuk Jokowi sebagai korban dalam kasus ini.

Sebelumnya, Jokowi juga berusaha playing victim dengan mengungkap akan memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama. 

Padahal, siapa yang meminta maaf? Siapa yang bersalah? Yang jadi korban kriminaliasi itu Roy Suryo cs yang terancam penjara oleh laporan Jokowi, kok bisa-bisanya Jokowi merasa menjadi korban?

Kalau mau jujur, semestinya Jokowi-lah yang meminta maaf kepada seluruh rakyat. Karena telah bertahun-tahun membiarkan kasus ijazah palsu ini bikin gaduh seluruh jagat NKRI.

Meskipun Jokowi meminta maaf, penulis ragu apakah seluruh rakyat akan memaafkan Jokowi. Mengingat, mayoritas rakyat saat ini telah meyakini ijazah Jokowi palsu dan menuntut agar Jokowi bertanggungjawab atas seluruh kebohongan yang telah dilakukannya selama ini.

Ahmad Khozinudin
Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya