Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu pertemuan.(Foto: Istimewa)

Publika

Diseret Kasus Ijazah Jokowi

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 03:34 WIB

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai risih dikaitkan dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi. 

SBY belakangan dinarasikan sebagai 'orang besar' dibalik kritik Roy Suryo cs atas ijazah Jokowi, hanya dengan asumsi bahwa Roy pernah menjadi kader Partai Demokrat dan mantan Menpora era SBY.

Menurut Andi Arief, SBY mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum. Tahap awal, SBY akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menuduhnya sebagai dalang dibalik kasus ijazah palsu.


Senada dengan Partai Demokrat, politisi PDIP Deddy Sitorus juga mendukung langkah hukum yang akan ditempuh SBY. PDIP juga risih, Megawati Soekarnoputri ikut diseret dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Masih menurut Deddy, Megawati bukan tipikal main belakang atau nabok nyilih tangan. Megawati, menurut Deddy terbiasa blak-blakan secara politik.

Narasi Mega-SBY terlibat kasus ijazah palsu Jokowi, penulis ketahui di antaranya saat hadir dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas pada 4 Desember 2025. 

Dalam forum tersebut, Faizal Assegaf menyebut nama SBY dan Megawati dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi.

Saat itu, penulis tegaskan kasus ini tidak ada urusan dengan Mega maupun SBY. Kasus ijazah palsu Jokowi murni kasus hukum antara rakyat yang ingin transparansi atas dokumen yang menjadi sarat kepemimpinan nasional, yang menyebabkan Jokowi bisa menjadi presiden dua periode.

Sebenarnya, jika konsisten dengan kaidah 'Siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan', maka kubu Jokowi atau siapa pun yang menuduh SBY ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi yang berkewajiban membuktikan. Jangan hanya mengedarkan narasi yang kosong bukti dan argumentasi.

Kami sendiri di Tim Advokasi, menilai narasi SBY dan Demokrat ada di balik kasus ijazah palsu Jokowi hanyalah upaya kubu Jokowi untuk playing victim. 

Kubu Jokowi, ingin lari dari masalah hukum untuk meyembunyikan kasus ijazah palsunya, dan menyibukkan publik pada gosip murahan terkait keterlibatan SBY dan berusaha mengedarkan narasi empati untuk Jokowi sebagai korban dalam kasus ini.

Sebelumnya, Jokowi juga berusaha playing victim dengan mengungkap akan memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama. 

Padahal, siapa yang meminta maaf? Siapa yang bersalah? Yang jadi korban kriminaliasi itu Roy Suryo cs yang terancam penjara oleh laporan Jokowi, kok bisa-bisanya Jokowi merasa menjadi korban?

Kalau mau jujur, semestinya Jokowi-lah yang meminta maaf kepada seluruh rakyat. Karena telah bertahun-tahun membiarkan kasus ijazah palsu ini bikin gaduh seluruh jagat NKRI.

Meskipun Jokowi meminta maaf, penulis ragu apakah seluruh rakyat akan memaafkan Jokowi. Mengingat, mayoritas rakyat saat ini telah meyakini ijazah Jokowi palsu dan menuntut agar Jokowi bertanggungjawab atas seluruh kebohongan yang telah dilakukannya selama ini.

Ahmad Khozinudin
Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya