Berita

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

KAMIS, 01 JANUARI 2026 | 17:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan progres signifikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh. 

Hingga Kamis, 1 Januari 2026, sebanyak 1.050 unit huntara telah selesai dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pascabencana.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, pembangunan huntara tersebut dilaksanakan melalui sinergi antara BNPB, TNI, dan Danantara. 


Dari total unit yang telah terbangun, sebanyak 600 unit dikerjakan oleh Danantara, sementara 450 unit lainnya dibangun langsung oleh BNPB.

“Jadi per hari ini, yang terbangun adalah 1.050 unit,” ujar Suharyanto saat memaparkan laporan perkembangan penanganan bencana di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan sementara, jumlah rumah dengan kategori rusak berat di Aceh mencapai 61.795 unit. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hunian sementara.

Meski demikian, BNPB mencatat tidak seluruh warga terdampak memilih menempati hunian sementara terpusat. Sebanyak 11.414 orang memilih tinggal bersama keluarga. 

Untuk kelompok warga tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Desember, Januari, dan Februari.

“Dua hari yang lalu sudah kami salurkan dananya,” kata Suharyanto.

Selain hunian sementara terpusat, BNPB juga menyediakan skema hunian sementara mandiri. Skema ini ditujukan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat namun memilih tidak berpindah ke lokasi hunian terpusat, sehingga pembangunan dilakukan secara terpencar di lokasi masing-masing.

“Ini pun kami layani, dan sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya