Lembaga Penyelenggara Pemilu Diminta Tak Dikooptasi Kelompok Cipayung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) ke depan tidak dikooptasi atau didominasi oleh kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Cipayung.

Politisi PKS Mardani Ali Sera menilai, saat ini banyak penyelenggara pemilu memiliki latar belakang afiliasi dengan organisasi-organisasi Cipayung.

“Terus terang saya merasa prihatin. Kalau bukan dari HMI, PMII, atau GMNI, jarang sekali yang menjadi penyelenggara pemilu,” ujar Mardani, dikutip pada Rabu, 24 Desember 2025.

Menurutnya, dominasi tersebut—baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dapat menimbulkan persepsi adanya keterkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

“Penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi representasi kekuatan politik mana pun. Mereka harus imparsial dan mandiri,” tegas anggota Komisi II DPR RI itu.

Karena itu, Mardani mendorong agar ke depan seluruh unsur masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Rekrutmen harus dibuka seluas-luasnya agar semua warga negara memiliki hak yang sama,” pungkasnya.