Berita

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Tarif Bebas ke AS Jadi Angin Segar, Ekonom Minta Deal Mineral Win-Win

RABU, 24 DESEMBER 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kesepakatan negosiasi tarif RI-Amerika Serikat (AS) dinilai menguntungkan bagi Indonesia, khususnya terkait pembebasan tarif sejumlah komoditas unggulan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan komoditas seperti kelapa sawit (CPO), kopi, teh, dan kakao merupakan produk strategis nasional, dan pasar AS sendiri menjadi tujuan penting bagi ekspor Indonesia.

“Kesepakatan ini cenderung menguntungkan. CPO, Kopi, Teh dan Coklat merupakan komoditas penting kita, dan AS adalah pasar yang sangat strategis. Ini akan positif bagi ekspor dan current account kita,” ujar Wijayanto kepada RMOL pada Rabu, 24 Desember 2025.


Namun, terkait permintaan Presiden AS Donald Trump agar Indonesia membuka akses terhadap mineral kritis, Wijayanto mengingatkan agar pemerintah bersikap hati-hati. 

Ia menilai, hingga kini pasokan cadangan mineral jarang di Indonesia belum tercatat dengan baik.

“Terkait mineral jarang; kecuali nikel, nilai cadangan di Indonesia belum terukur dengan pasti, selain itu belum ada investor yang siap untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi,” jelasnya.

Meski demikian, Wijayanto menilai masuknya investor AS di sektor mineral kritis juga bisa menjadi peluang, selama kesepakatan yang dibangun bersifat adil dan saling menguntungkan.

“Jika investor AS bersedia masuk, tentunya ini merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia, tentunya perlu dipastikan deal yang kita sepakati sifatnya win-win,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, investor AS umumnya memiliki perhatian tinggi terhadap isu keberlanjutan.

“Selain itu, prinsip ESG perlu dikedepankan, dan biasanya investor AS relatif concern dengan isu ini,” sambungnya.

Wijayanto mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman kerja sama hilirisasi nikel dengan investor asing sebelumnya, yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.

“Kita harus belajar dari kecepatan nikel dan hilirisasi dengan investor asing, dimana Indonesia bisa dikatakan tidak mendapatkan apa-apa, dan pada saat yang bersamaan lingkungan hidup semakin rusak,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya