Berita

Bahlil Lahadalia memberikan arahan di Rapimnas Partai Golkar 2025 (RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Bahlil: Golkar Milik Rakyat, Bukan Properti Pribadi atau Keluarga Tertentu!

SABTU, 20 DESEMBER 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak boleh ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim Partai Golkar menjadi milik pribadi apalagi keluarga. Sebab, Partai Golkar dilahirkan dan digagas oleh pendiri bangsa.

Begitu ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam Rapimnas di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 20 Desember 2025.

"Tidak ada partai di Republik ini yang proses kelahiran sejarahnya dilahirkan oleh pendiri bangsa. Pikiran-pikiran besarnya pun didirikan, digagas oleh para pendiri bangsa. Dan karena itu, Golkar gak boleh ada satu kelompok orang tertentu yang mengklaim bahwa Golkar ini seperti punya mereka," ujarnya.


Bahlil menegaskan, Golkar merupakan milik keluarga besar bangsa Indonesia. Sehingga, tidak boleh diklaim sebagai milik perseorangan tertentu. 

"Enggak boleh satu kelompok tertentu merasa punya partai Golkar ini, enggak boleh. Apalagi keluarga tertentu, enggak boleh. Yang bisa mengklaim Golkar ini punya siapa? Ada seluruh rakyat Indonesia yang merasa bagian daripada keluarga besar," ujarnya.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa Golkar harus menjadi partai yang Inklusif. Sebagaimana tercatat dalam sejarahnya, Golkar didirikan sebagai partai yang Inklusif.

"Ini penting, ini biar kita fair. Kalau kita mau besar partai ini, kalau kita betul-betul mengembalikan partai ini kepada kita perjuangannya, maka kita harus inklusif. Kita tidak boleh eksklusif. Karena memang sejarah partai ini didirikan bukan untuk eksklusif," demikian Bahlil.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya