Kemenhaj dan DPR Targetkan Ongkos Haji 2026 Diketok Awal November

Pemerintah dan DPR menargetkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 Masehi rampung pada awal November 2025 mendatang.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pembahasan BPIH saat ini masih berlangsung di Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR.

“Belum, ini masih Panja. Panja nanti masih akan dibahas lebih lanjut,” ujar Dahnil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 28 Oktober 2025. 

Dahnil berharap pembahasan bisa segera tuntas agar pemerintah memiliki kepastian biaya sebelum melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan kontrak dengan pihak Arab Saudi.

“Kita berharap lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena kita akan penandatangan MoU dan kontrak dengan pihak Saudi Arabia itu sekitar tanggal 6 sampai dengan tanggal 12-an (November),” jelas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Menurut Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses pembahasan bersama DPR dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2025.

“Jadi, kita berharap sebelum November itu sudah selesai. Jadi, akhir Oktober ini harus sudah selesai,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenhaj telah mengusulkan rata-rata biaya haji tahun 2026 sebesar Rp88,4 juta per jemaah. Angka ini turun sekitar Rp1 juta dibandingkan total biaya haji tahun 2025 yang mencapai Rp89,4 juta.