Berita

Momen kebersamaan Luhut Binsar Pandjaitan dan Joko Widodo. (Foto: Antara)

Politik

Luhut Is Over, Jangan Samakan Prabowo dengan Jokowi

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 00:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Luhut Binsar Pandjaitan diminta sadar diri untuk tidak mengatur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Luhut perlu sadar Prabowo tidak mudah disetir sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

"Pemerintahan Jokowi sudah berakhir. It's over dan Luhut jangan post power syndrome," tegas Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada RMOL, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Hal ini ditegaskan Igor melihat manuver Luhut yang mulai menunjukkan gejala ingin mengatur pemerintahan Prabowo.


Beberapa gejala yang mulai terlihat antara lain pernyataan Luhut yang meminta Prabowo jangan mau diatur organisasi buruh soal kebijakan upah. Selain itu, Luhut juga terang-terangan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik dana sebesar Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA).

Meski menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut harus sadar Prabowo adalah seorang Kepala Negara yang memegang tanggung jawab besar terhadap arah kebijakan negara.  

"Prabowo punya agenda dan preferensi sendiri, jangan memengaruhi apalagi mengatur," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya