SK Kemenkum Kubu Mardiono Cacat Hukum

Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Kabah (GPK) menolak Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono.

Wakil Ketua Bidang Politik PP GPK, Adrian Harahap mengatakan, SK tersebut cacat hukum karena melanggar Permenkum Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 21. Aturan itu mengharuskan adanya surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai dari Mahkamah PPP sebelum pengajuan SK dilakukan.

“Menteri Hukum melanggar aturan kementeriannya sendiri,” kata Adrian kepada wartawan, Jumat 3 Oktober 2025 

Menurutnya, keputusan Menteri Hukum dapat mencederai kewibawaan Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya berlaku adil dengan melihat fakta yang terjadi di arena Muktamar X PPP.

“Jangan sampai karena ulah ugal-ugalan Menteri Hukum, rakyat akan menilai Presiden tidak mampu menjadi pemimpin sesungguhnya,” kata Adrian.

Atas dasar itu, PP GPK meminta Presiden untuk turun tangan dan memerintahkan Menteri Hukum mencabut SK pengesahan kepengurusan PPP versi Mardiono.

“Kami mohon kepada bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Hukum mencabut SK Pengesahan Kepengurusan PPP versi Mardiono,” pungkasnya.