Berita

Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Jumhur Hidayat:

Belum Setahun Kebijakan Prabowo Sudah Sesuai Harapan Rakyat

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama hampir satu tahun terakhir sudah sejalan harapan masyarakat, khususnya kaum buruh dan petani.

Begitu yang disampaikan Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat dalam acara diskusi menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto yang digelar di kantor Sinkos Indonesia, Jalan Tebet Timur Dalam VII nomor 3, Jakarta, Minggu, 28 September 2025.

"Saya melihat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Prabowo Subianto itu seiring dengan apa yang menjadi harapan kita," kata Jumhur.


Salah satu kebijakan Prabowo yang dinilai sudah sesuai harapan adalah memakmurkan petani. Menurut Jumhur, ketika petani makmur, maka berdampak pada sektor industri dan lainnya.

"Pak Prabowo memastikan harga gabah Rp6.500, tugas kita tinggal mengawal agar benar-benar dibeli (dengan harga) Rp6.500. Presiden bahkan mengatakan akan memberi sanksi kepada pembeli (tengkulak) di bawah," terang Jumhur.

Kebijakan selanjutnya adalah makan bergizi gratis (MBG). Ia meyakini uang yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG akan kembali ke masyarakat seiring pemenuhan gizi.

Jumhur juga memuji kenaikan upah buruh hingga 6,5 persen. Kenaikan ini akan berdampak pada perputaran uang masyarakat semakin tinggi.

"Kebijakan ini akan berdampak buat orang-orang kecil semua, ada makan bergizi yang ratusan triliun beredar. Ini sebetulnya kabar baik buat bangsa kita ke depan," pungkas Jumhur.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya