Berita

Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Jumhur Hidayat:

Belum Setahun Kebijakan Prabowo Sudah Sesuai Harapan Rakyat

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama hampir satu tahun terakhir sudah sejalan harapan masyarakat, khususnya kaum buruh dan petani.

Begitu yang disampaikan Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat dalam acara diskusi menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto yang digelar di kantor Sinkos Indonesia, Jalan Tebet Timur Dalam VII nomor 3, Jakarta, Minggu, 28 September 2025.

"Saya melihat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Prabowo Subianto itu seiring dengan apa yang menjadi harapan kita," kata Jumhur.


Salah satu kebijakan Prabowo yang dinilai sudah sesuai harapan adalah memakmurkan petani. Menurut Jumhur, ketika petani makmur, maka berdampak pada sektor industri dan lainnya.

"Pak Prabowo memastikan harga gabah Rp6.500, tugas kita tinggal mengawal agar benar-benar dibeli (dengan harga) Rp6.500. Presiden bahkan mengatakan akan memberi sanksi kepada pembeli (tengkulak) di bawah," terang Jumhur.

Kebijakan selanjutnya adalah makan bergizi gratis (MBG). Ia meyakini uang yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG akan kembali ke masyarakat seiring pemenuhan gizi.

Jumhur juga memuji kenaikan upah buruh hingga 6,5 persen. Kenaikan ini akan berdampak pada perputaran uang masyarakat semakin tinggi.

"Kebijakan ini akan berdampak buat orang-orang kecil semua, ada makan bergizi yang ratusan triliun beredar. Ini sebetulnya kabar baik buat bangsa kita ke depan," pungkas Jumhur.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya