Berita

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani. (Foto: Youtube TV Masyumi)

Politik

Partai Masyumi Desak Presiden Bentuk Front Keamanan Nasional

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 07:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyikapi perkembangan situasi politik dan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, Partai Masyumi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah-langkah tegas dan progresif dalam mengatasi keadaan.

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani mengatakan demonstrasi saat ini tidak lagi murni memperjuangkan tuntutan, tetapi sudah mengarah pada kerusuhan dan penjarahan yang berpotensi mengarah pada eskalasi semakin besar, khususnya menjelang September 2025.

“Presiden perlu melihat kondisi ini secara strategis dan politis, bukan hanya dengan kacamata taktis. Gerakan massa saat ini tidak bisa dianggap normal. Jika tidak segera diatasi, gelombang massa bisa meluas dan membahayakan stabilitas negara,” tegas Ahmad Yani.


Ia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 10 UUD 1945, yang menyatakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dengan dasar ini, Presiden harus mengambil alih langsung komando pengamanan dan ketertiban, tanpa mendelegasikan sepenuhnya kepada Kapolri dan Panglima TNI.

Partai Masyumi juga mendesak agar Presiden segera mengambil keputusan strategis terkait tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengingat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Polri yang dinilai semakin meluas.

“Langkah politik dan konstitusional perlu segera diambil. Presiden juga perlu mempertimbangkan penggunaan Pasal 12 UUD 1945 untuk menyatakan keadaan bahaya apabila kondisi semakin memburuk, sehingga tindakan penyelamatan bangsa bisa dilakukan dengan payung hukum yang jelas,” tambah Ahmad Yani.

Sebagai solusi jangka panjang, Partai Masyumi mengusulkan pembentukan Front Keamanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Front ini diharapkan beranggotakan tokoh masyarakat, kalangan militer, dan elite politik yang memiliki integritas serta mampu memberikan arah kebijakan yang adil dan diterima semua pihak.

“Bangsa ini tidak boleh terjebak dalam situasi chaos. Presiden harus hadir di garda terdepan untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan nasional,” tutup Ahmad Yani.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya