Berita

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. (Foto: Humas Kemendagri)

Politik

Bupati Pati Bakal Didemo Lagi, Begini Respon Mendagri

SELASA, 19 AGUSTUS 2025 | 10:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Imbas rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bupati Pati Sudewo, dikabarkan bakal kembali di demo besar-besaran oleh masyarakat lokal, meskipun kebijakan kontroversial tersebut diklaim sudah dicabut.

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian merespon kabar tersebut, dengan memastikan pemerintahan daerah (Pemda) Kabupaten Pati tetap harus berjalan, meskipun akan ada aksi besar-besaran kembali oleh rakyat.

"Jadi jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja, dan saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan," ujar Tito kepada wartawan, dikutip Senin, 19 Agustus 2025.


Mantan Kapolri itu menjelaskan, pernah ada pengalaman serupa seperti di Pati berupa pemakzulan kepala daerah, tetapi pemda dan termasuk kepala daerahnya masih bisa menjalankan roda pemerintahan selama proses pemakzulan berjalan.

"Sama seperti dulu waktu di Jember, Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh bupati waktu itu, (di) Jember," urainya.

Lagipula, menurut Tito, pemakzulan memiliki prosesnya tersendiri sampai ada keputusan dari yang berwenang. Sehingga dia meyakini pemda dan kepala daerah tetap bisa menjalankan roda pemerintahan.

Terlebih, dia juga menegaskan bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih harus melalui mekanisme selanjutnya, yaitu diproses di Mahkamah Agung (MA).

"Kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," demikian Tito menambahkan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya