Berita

Presentasi Prof Awalil Rizky/Tangkapan Layar RMOL

Politik

Peta Jalan Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Harus Diubah

Jika Ingin Naik Kelas
SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 22:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto didorong mengubah peta jalan kebijakan ekonomi jika ingin Indonesia naik kelas.

Demikian disampaikan ekonom senior dari Bright Institute Profesor Awalil Rizky dalam acara Forum Insan Cita secara virtual dengan tema "Bagaimana Kondisi, Pencapaian dan Tantangan Sosial-Ekonomi Indonesia Setelah 80 Tahun Indonesia Merdeka" di Jakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025.

Menurutnya, Indonesia akan tetap terjebak menjadi negara berpendapatan meningkat, namun tidak ada peta jalan, tidak ada rencana strategis.


Bahkan, kata Prof Awalil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang saat ini dirancang sejak lama akan memastikan Indonesia masih akan tetap di negara berpendapatan menengah. 

“Sekarang menengah atas di rangking bawah,” kata Prof Awalil Rizky.

Ia khawatir jika Indonesia diserang krisis ekonomi dan resesi, maka prestasi Indonesia menjadi negara maju akan sirna.

“Kita akan kembali menengah bawah. Rakyatnya dari cerita di atas tadi bergerombol di sekitar garis kemiskinan,” kata Prof Awalil.

Meski demikian, Prof Awalil mengaku bersyukur bahwa di usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang secara fisik ada kenyamanan dalam transportasi umum dan gaya hidup masyarakat yang mulai membaik.

“Tapi yang terpinggir kan juga masih sangat banyak,” demikian Prof Awalil.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya