Berita

Presentasi Prof Awalil Rizky/Tangkapan Layar RMOL

Politik

Peta Jalan Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Harus Diubah

Jika Ingin Naik Kelas
SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 22:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto didorong mengubah peta jalan kebijakan ekonomi jika ingin Indonesia naik kelas.

Demikian disampaikan ekonom senior dari Bright Institute Profesor Awalil Rizky dalam acara Forum Insan Cita secara virtual dengan tema "Bagaimana Kondisi, Pencapaian dan Tantangan Sosial-Ekonomi Indonesia Setelah 80 Tahun Indonesia Merdeka" di Jakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025.

Menurutnya, Indonesia akan tetap terjebak menjadi negara berpendapatan meningkat, namun tidak ada peta jalan, tidak ada rencana strategis.


Bahkan, kata Prof Awalil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang saat ini dirancang sejak lama akan memastikan Indonesia masih akan tetap di negara berpendapatan menengah. 

“Sekarang menengah atas di rangking bawah,” kata Prof Awalil Rizky.

Ia khawatir jika Indonesia diserang krisis ekonomi dan resesi, maka prestasi Indonesia menjadi negara maju akan sirna.

“Kita akan kembali menengah bawah. Rakyatnya dari cerita di atas tadi bergerombol di sekitar garis kemiskinan,” kata Prof Awalil.

Meski demikian, Prof Awalil mengaku bersyukur bahwa di usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang secara fisik ada kenyamanan dalam transportasi umum dan gaya hidup masyarakat yang mulai membaik.

“Tapi yang terpinggir kan juga masih sangat banyak,” demikian Prof Awalil.




Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya