Berita

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman/Ist

Politik

Nasky Milenial Center:

Serangan ke Jenderal Dudung soal Rumah Prajurit Bermotif Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penasehat Khusus Presiden RI, Prabowo Subianto Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman tersenggol kasus mangkraknya perumahan untuk ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat.

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai tuduhan negatif yang menyasar Dudung Abdurrachman sangat tidak berdasar, tak objektif dan diduga ada muatan politisnya.

"Menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” kata Nasky dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025.


Founder Nasky Milenial Center ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan akal sehat serta fakta yang valid. 

"Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” kata Nasky.

Ia menilai bahwa kebijakan program rumah prajurit TNI AD bukan semasa Dudung menjabat KSAD, melainkan digulirkan pejabat sebelumnya.

"Jenderal Dudung bertugas menata, mengoordinasikan dan menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut agar bermanfaat bagi para prajurit TNI AD berdasarkan peraturan yang ada," kata Nasky.

Nasky juga menguraikan prestasi Jenderal Dudung yang berhasil menyelesaikan pembangunan fasilitas bagi prajurit TNI AD sebanyak 1.020 unit rumah dinas (tipe K-45), 62 unit rumah dinas (tipe K-70), serta sembilan unit rusun tahun 2021. 

Nasky menilai serangan terhadap Penasehat Khusus Presiden Jenderal Dudung merupakan bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. 

"Secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal," pungkas Nasky.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya