Berita

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/RMOL

Politik

Mensesneg: Jangan Kaitkan Isu Munaslub Golkar dengan Istana

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 18:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kembali mencuat belakangan ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya restu dari pihak Istana. 

Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam dinamika internal partai politik.

"Tanyakan ke Partai Golkar. Kalau saya begini melihatnya, tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. 


Ia mengakui bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai koalisi utama pemerintah. Namun, hal itu tidak berarti setiap isu internal partai otomatis berkaitan dengan Presiden atau lingkar kekuasaan.

"Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Tapi kalaupun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar berkata bahwa isu tersebut juga tidak benar. Sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah marilah yang yang segala sesuatu itu jangan semuanya dikaitkan dengan dengan istana," tegasnya.

Prasetyo juga menekankan bahwa saat ini pemerintah lebih memilih fokus pada eksekusi program-program prioritas yang sudah dirancang Presiden Prabowo Subianto, daripada mengurusi isu politik internal partai.

"Tidak ada itu (keterlibatan Istana) dan sekali lagi konsentrasi kita tidak disitu kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini adalah makan bergizi gratis untuk kelompok rentan.

"Misalnya program makan bergizi gratis, itu kan kita berharap sesegera mungkin seluruh saudara-saudara kita, adik-adik kita, ibu-ibu hamil, kemudian balita, semua mendapatkan makan bergizi gratis ini. Dan kita sedang berkonsentrasi di situ," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, isu Munaslub Partai Golkar mencuat seiring kabar bahwa Istana telah memberi restu untuk mengganti Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. 

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memilih meredam isu tersebut. 

"Desas-desus tidak perlu ditanggapi. Ibarat asap tanpa api," ujarnya kepada RMOL pada Kamis, 31 Juli 2025 lalu.  

Sejumlah pihak di internal Golkar disebut-sebut mulai mempertanyakan posisi Bahlil, yang dinilai terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, sosok yang mulai dianggap tidak lagi menguntungkan bagi positioning politik partai ke depan. 


Setelah menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 3 Agustus 2025, Bahlil turut membantah isu munaslub dan menyebut sumbernya tidak jelas.

"Inilah, masak, mau dipercaya berita yang nggak ada sumbernya, piye toh (bagaimana sih)," kata Bahlil.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya