Fasilitator Paskibraka Seluruh Indonesia Ditatar Ideologi Pancasila

Peran fasilitator Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bisa jadi garda terdepan dalam pembinaan ideologi Pancasila, khususnya untuk para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Hal ini yang jadi penekanan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi dalam pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada Senin hingga Kamis, 28–31 Juli 2025.

“Fasilitator PIP merupakan sumber daya manusia kunci yang menentukan keberhasilan pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka,” kata Yudian dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 30 Juli 2025.

Lanjut Yudian kualitas dan kuantitas fasilitator PIP sangat menentukan akselerasi pembangunan sistem pelaksanaan program Paskibraka yang kokoh di masa depan.

BPIP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam pembinaan ideologi Pancasila. 

Melalui program pembinaan ini diharapkan berkontribusi dalam pencapaian visi Presiden RI lima tahun ke depan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tentu dalam pembinaan ideologi Pancasila telah dielaborasi dalam konsep “Asta Cita” untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global dengan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Melalui Diklat PIP diharapkan mampu menghasilkan fasilitator yang dapat pencapaian tujuan pembelajaran aktif ideologi Pancasila dalam pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka. 

Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Sri Handoko Taruna, serta Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Indi Baso Indra Paharuddin, memberikan apresiasi atas kerja sama dan keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di seluruh Indonesia.

“Urusan pemerintahan sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama,” jelas Sri Handoko.