Komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo/Net
Kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) Sudan mengumumkan pembentukan pemerintahan tandingan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sipil dan dewan kepresidenan.
Langkah besar tersebut disinyalir mampu memperparah perpecahan di negara yang telah dilanda perang selama lebih dari dua tahun.
Pengumuman disampaikan melalui konferensi pers yang disiarkan dari kota Nyala, Darfur Selatan, wilayah yang dikuasai oleh RSF.
Pada kesempatan itu, RSF menunjuk Mohamed Hassan al-Ta'ayshi sebagai perdana menteri dari apa yang mereka sebut sebagai pemerintahan perdamaian dan persatuan.
Al-Ta’ayshi sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan kedaulatan transisi Sudan hingga kudeta militer tahun 2021.
"Ini adalah langkah untuk menyelamatkan negara dari kehancuran total dan memastikan masa depan yang inklusif bagi semua warga Sudan," kata seorang anggota RSF yang tak disebutkan namanya, seperti dimuat
AFP pada Minggu, 27 Juli 2025.
Pemerintahan tandingan ini juga mencakup dewan kepresidenan beranggotakan 15 orang, dengan komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo sebagai presiden dan Abdelaziz al-Hilu, pemimpin pemberontak dari Sudan selatan, sebagai wakil presiden.
Sejumlah tokoh politik, mantan pejabat, dan gubernur daerah juga diumumkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan baru tersebut.
Salah satu penunjukan kontroversial adalah El-Hadi Idris sebagai gubernur Darfur. Langkah ini menimbulkan dualisme pemerintahan karena wilayah tersebut juga dipimpin oleh Minni Arko Minawi, yang bersekutu dengan militer. Menanggapi hal itu, Minawi menyatakan penolakan keras.
"RSF tampaknya berbagi tanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan secara setara dengan sekutu mereka," tegas Minawi dalam pernyataan tertulis.
Pengumuman RSF muncul di tengah kebuntuan pemerintahan yang diakui secara internasional, yang dibentuk pada Mei lalu dan dipimpin oleh mantan pejabat PBB Kamil Idris.
Hingga kini, tiga posisi kabinet masih kosong, menandakan rapuhnya struktur pemerintahan resmi yang didukung militer.
PBB telah memperingatkan bahwa pembentukan pemerintahan paralel oleh RSF dapat memperburuk fragmentasi politik dan menghambat upaya diplomatik internasional untuk mengakhiri konflik, yang pecah sejak April 2023 akibat perebutan kekuasaan antara Panglima Angkatan Darat Abdel Fattah al-Burhan dan Dagalo.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak militer atas langkah terbaru RSF tersebut.
Perang antara militer Sudan dan RSF telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan jutaan orang mengungsi. Sebagian besar layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih telah runtuh, memicu krisis kemanusiaan yang oleh PBB disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia.
Langkah RSF ini disebut sebagai kelanjutan dari piagam politik yang ditandatangani pada Februari lalu bersama kelompok-kelompok sipil dan bersenjata dalam perundingan di Nairobi.
Namun, dengan adanya dua pemerintahan yang saling bersaing dan kontrol wilayah yang terpecah—militer menguasai wilayah utara, timur, dan tengah termasuk Khartoum, sementara RSF mendominasi Darfur dan sebagian Kordofan—masa depan Sudan tampak semakin tidak pasti.
