Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir/Ist

Politik

Polemik di Masyarakat, Adies Kadir: Golkar Sedang Kaji Putusan MK

KAMIS, 24 JULI 2025 | 19:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Golkar sedang mengkaji terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XII/Tahun 2024 tentang Pemilu Serentak 2029 yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir usai menjadi keynote speech pada acara diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan No 135/PUU-XII/Tahun 2024 Terhadap Pemilu Serentak 2029" yang diselenggarakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis 24 Juli 2025.

"Hari ini Golkar sedang melakukan kajian. Sebab, Putusan MK No 135/PUU-XII/Tahun 2024 ini sudah menjadi polemik. Bahkan ada yang bilang putusan MK ini dianggap inkonsisten," kata Adies Kadir.


Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Christina Aryani itu menghadirkan narasumber, Prof. Mahfud MD, Prof. Valina Singka dan Arteria Dahlan.

Kata Adies Kadir, dari diskusinya dengan Mahfud MD yang notabene mantan Ketua MK menyebutkan bahwa memang ada inkonsistensi dalam putusan MK.

Adies Kadir yang juga Wakil Ketua DPR ini menyebutkan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan masukan bagi DPP Partai Golkar.

"Ini baru proses mendengarkan para ahli dan pakar," ujarnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua MK Mahfud MD menyebut bahwa MK sudah membuat putusan yang menurut banyak orang kurang tepat.

"Termasuk menurut saya, ini (MK) sudah terlalu jauh masuk ke dalam hal-hal teknis yang bukan ranahnya, tidak tepat dan tidak konsisten. Tetapi karena sudah final dan mengikat maka harus dilakukan rekayasa konstitusional artinya diatur sedemikian rupa supaya putusan itu dilaksanakan tapi tidak melanggar konstitusi," harapnya.

Mahfud mengatakan dalam diskusi dirinya sudah mengusulkan lima solusi yang bisa ditempuh.

"Tapi bagaimanapun MK harus diberi signal bahwa dia sudah menimbulkan keributan," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya