Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir/Ist

Politik

Polemik di Masyarakat, Adies Kadir: Golkar Sedang Kaji Putusan MK

KAMIS, 24 JULI 2025 | 19:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Golkar sedang mengkaji terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XII/Tahun 2024 tentang Pemilu Serentak 2029 yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir usai menjadi keynote speech pada acara diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan No 135/PUU-XII/Tahun 2024 Terhadap Pemilu Serentak 2029" yang diselenggarakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis 24 Juli 2025.

"Hari ini Golkar sedang melakukan kajian. Sebab, Putusan MK No 135/PUU-XII/Tahun 2024 ini sudah menjadi polemik. Bahkan ada yang bilang putusan MK ini dianggap inkonsisten," kata Adies Kadir.


Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Christina Aryani itu menghadirkan narasumber, Prof. Mahfud MD, Prof. Valina Singka dan Arteria Dahlan.

Kata Adies Kadir, dari diskusinya dengan Mahfud MD yang notabene mantan Ketua MK menyebutkan bahwa memang ada inkonsistensi dalam putusan MK.

Adies Kadir yang juga Wakil Ketua DPR ini menyebutkan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan masukan bagi DPP Partai Golkar.

"Ini baru proses mendengarkan para ahli dan pakar," ujarnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua MK Mahfud MD menyebut bahwa MK sudah membuat putusan yang menurut banyak orang kurang tepat.

"Termasuk menurut saya, ini (MK) sudah terlalu jauh masuk ke dalam hal-hal teknis yang bukan ranahnya, tidak tepat dan tidak konsisten. Tetapi karena sudah final dan mengikat maka harus dilakukan rekayasa konstitusional artinya diatur sedemikian rupa supaya putusan itu dilaksanakan tapi tidak melanggar konstitusi," harapnya.

Mahfud mengatakan dalam diskusi dirinya sudah mengusulkan lima solusi yang bisa ditempuh.

"Tapi bagaimanapun MK harus diberi signal bahwa dia sudah menimbulkan keributan," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya