Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani/RMOL

Politik

Pemerintah Akan Laksanakan Putusan MK soal Pendidikan Gratis dengan Catatan

SABTU, 12 JULI 2025 | 19:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar gratis di sekolah negeri maupun swasta. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan mengeksekusi putusan MK tersebut dengan catatan. 

“Mendikdasmen sudah sepakat akan melaksanakan putusan MK dengan catatan-catatan,” kata Lalu kepada wartawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu 12 Juli 2025. 


Selain itu, dalam rangka mengimplementasikan putusan MK tersebut, Lalu menyebut bahwa Kemendikdasmen telah sepakat untuk menganggarkan di tahun 2026.

“Sekolah mana yang boleh digratiskan tentu tidak semua sekolah swasta, karena swasta ini kan klasifikasinya banyak. Jangan sampai juga gara-gara gratis mematikan juga sekolah swasta yang lain,” ujar Politikus PKB ini. 

Lalu mengungkapkan bahwa saat ini Komisi X DPR tengah menunggu data resmi sekolah-sekolah swasta yang akan disasar. 

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kemendikdasmen bisa mengirim data itu ke kami. Jadi bertahap, karena menyesuaikan kondisi keuangan negara,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya