Putusan MK Akhiri Kekeliruan Pemilu Serba Nanggung

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peniadaan pemilu serentak atau pemisahan antara Pilpres dan Pilkada disebut sebagai upaya untuk mengakhiri adanya kekeliruan sistem pemilu yang serba kurang lengkap.

"Mengakhiri kekeliruan sistem pemilu yang serba tanggung. Disebut pemilu nasional tapi di dalamnya ada pemilihan anggota DPRD," ucap Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti kepada wartawan, Jumat, 27 Juni 2025.

"Sementara disebut pemilu lokal, hanya memilih eksekutif tanpa legislatif," sambungnya.

Ia menilai dengan adanya keputusan ini, maka segala masalah dan hambatan dalam pelaksanaan pemilu selama ini akan segera berakhir.

"Dengan putusan ini, hambatan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal  dengan sendirinya berakhir," tutupnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.

Demikian tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025 di Ruang Sidang Pleno MK.

Adapun Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

“Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai Pemilu 5 (lima) kotak tidak lagi berlaku,” kata Ketua MK Suhartoyo mengucapkan amar putusan, Kamis, 26 Juni 2026.