Kuasa Hukum Agustiani Tio, Army Mulyanto (tengah)/RMOL
Kuasa hukum mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Bogor dalam perkara perdata nomor 26/Pdt.G/2025/PN Bgr yang diajukan kliennya melawan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti.
Gugatan dilayangkan lantaran Tio diduga mengalami upaya percobaan gratifikasi hukum dan intimidasi oleh Rossa Purbo Bekti.
Kuasa hukum Tio, Army Mulyanto mengatakan, majelis hakim terlalu terburu-buru dalam memutus perkara tersebut, terutama dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima alias Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) hanya karena ketidakhadiran penggugat dalam proses mediasi.
“Pada prinsipnya kami sangat menyayangkan dan kecewa terhadap keputusan majelis hakim perkara Nomor 26. Pertimbangan yang diambil terkesan tergesa-gesa,” kata Army kepada wartawan, Rabu 11 Juni 2025.
Army menjelaskan, bahwa ketidakhadiran kliennya dalam mediasi bukan karena mengabaikan proses hukum.
"Klien kami, Bu Tio, sebenarnya tidak hadir dalam mediasi karena alasan yang sah, yaitu sedang sakit dan menjalani pengobatan. Namun, alasan itu tidak dipertimbangkan secara layak. Lalu majelis hakim langsung menyimpulkan dan memutus NO," kata Army.
Padahal, kata Army, proses gugatan perdata tersebut belum memasuki tahap pokok perkara. Oleh karena itu, kata Army, keputusan majelis hakim dinilai prematur dan berpotensi merugikan hak hukum kliennya.
“Perlu ditegaskan, perkara ini belum sampai pada tahap jawab-menjawab. Jadi belum masuk pada substansi. Sangat prematur jika disimpulkan bahwa klien kami tidak punya dasar menggugat Rossa Purbo Bekti," tegas Army.
Atas putusan tersebut, kata Army, pihak Tio akan menempuh berbagai langkah hukum lanjutan, termasuk melayangkan gugatan baru terhadap tergugat yang sama.
"Prinsipnya, kami akan terus memperjuangkan keadilan bagi klien kami yang selama ini merasa hak-haknya di bidang perdata dilanggar," kata Army.
Army mengaku akan mempelajari putusan ini secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan melakukan gugatan baru.
"Kami menilai ini janggal dan akan menyurati Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) serta Komisi Yudisial untuk meminta klarifikasi apakah putusan ini sesuai dengan kode etik dan mekanisme peradilan," pungkas Army.
