Berita

Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Saran Megawati ke Jokowi Tunjukkan Ijazah Bagus untuk Hindari Kegaduhan Politik

SABTU, 17 MEI 2025 | 15:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, dinilai sudah tepat.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai, pernyataan Megawati cenderung berbau saran kepada Jokowi, agar menunjukkan saja ke publik ijazah yang dipersoalkan keasliannya.

Sebab dia meyakini, kasus ijazah palsu sering digunakan untuk menjatuhkan ketokohan dari seseorang, dan dapat berakibat pada gesekan di antara loyalis.


"Pernyataan Megawati bagus sebagai saran yang bisa menghindari kegaduhan politik yang berkepanjangan," ujar Igor kepada RMOL, pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Dia meyakini, Megawati menyarankan Jokowi agar menempuh cara yang lebih efektif dan tak menimbulkan kekisruhan, karena menguatkan berbagai asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak memiliki argumentasi kuat.

"Ijazah Jokowi bisa terus di politisasi kecuali yang bersangkutan menunjukkannya, misalnya melalui konferensi pers resmi," tutur Igor.

"Meskipun Universitas Gadjah Mada secara resmi sudah menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan, lulus pada tahun 1985," demikian dia menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya